Konsumen Pertalite Cs Kembali Pake Premium

 Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menangkap indikasi bahwa kelangkaan BBM pre­mium disebabkan meningkatnya permintaan. Banyak masyarakat kini beralih kembali meng­gunakan premium sejak harga BBM non subsidi mengalami kenaikan.

"Banyak masyarakat sebe­narnya sudah beralih menggu­nakan pertalite dan pertamax. Fenomena itu terjadi karena dulu selisihnya tidak banyak. Sekarang disparitasnya tinggi. Mereka balik lagi menggunakan premium," kata Tulus kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Di tengah permintaan yang tinggi, lanjut Tulus, sementara pasokan BBM premium kini lebih sedikit dibandingkan be­berapa tahun lalu, makanya terjadi kekosongan.

Tulus menuturkan, masalah ini tidak bisa hanya dibebankan ke Pertamina. Karena, pasokan premium diatur oleh Pemerin­tah. Untuk penambahan kuota, Pertamina harus koordinasi dulu dengan pemerintah.

"Kalau Pertamina kan maunya hanya menjual Pertamax dan Pertalite karena untungnya lebih besar," cetusnya.

Soal SPBU enggan menjual premium, menurut Tulus, hal tersebut harus terlebih dahulu melihat perjanjian kerja sama antara Pertamina dengan pengusaha SPBU.

"Kalau penugasan negara, Pertamina harus laksanakan. Per­tamina harus mewajibkan SPBU menjualnya walau untung kecil. Jangan sampai masyarakat kesu­litan dapat premium," ujarnya.

Tulus mengatakan, BBM jenis premium sebenarnya sudah tidak layak digunakan lagi untuk kebutuhan kendaraan. Karena, kendaraan sekarang memerlukan kualitas yang lebih baik. Hanya saja persoalannya, harga BBM dengan RON tinggi makin mahal. "Soal harga sensitif. Masyarakat lebih memilih BBM mu­rah walau berkualitas rendah," katanya.

Seperti diketahui, BBM jenis premium langka di sejumlah wilayah penugasan. BPH Migas menduga kelangkaan disebab­kan dua hal. Pertama, Pertamina melakukan pengurangan pasokan dalam rangka menjaga kuota. Dan, kedua, banyak SPBU tidak lagi menjual premium.

Sementara itu, Pertamina membantah melakukan pengu­rangan pasokan. Mereka meng­klaim tidak ada penurunan pa­sokan. Selain itu, distribusi berjalan normal. Jika Pertamina benar, maka sudah dipastikan kelangkaan premium disebabkan karena kenaikan permintaan.

Direktur Institute for De­velopment of Economics and Finance ( Indef) Enny Sri Hartati menyarankan, pemerintah mengevaluasi terjadinya kelangkaan BBM premium. Menurutnya, pemerintah harus mengkalkulasi lebih detail kebutuhan bahan bakar tersebut. Karena, keterse­diaan BBM premium diperlu­kan untuk menjaga stabilitas politik juga menjaga inflasi. "Ketersediaan premium diper­lukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ungkapnya.

Enny memproyeksi harga kebutuhan bahan pangan akan mengalami kenaikan jika BBM jenis premium sulit di dapatkan. Karena, transportasi angkutan kebanyakan minum premium dan BBM bersubsidi.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyarankan pemerintah untuk menggenjot sosialisasi, memberikan pema­haman ke masyarakat kalau pre­mium bukan lagi BBM bersub­sidi. Tujuannya agar masyarakat bisa memperlakukan premium seperti BBM non subsidi lain­nya, seperti pertalite dan per­tamax.

"Dengan sosialisasi ini di­harapkan masyarakat di di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali) tidak mempersoalkan ketika premium sulit didapatkan di SPBU," kata Sofyano.

Selain itu, Sofyano mendorong para pengusaha SPBUbersuara, menerangkan ke publik kenapa lebih tertarik menjual Pertalite dibandingkan premium. Den­gan demikian, Pertamina tidak dicurigai sebagai pihak yang melakukan pengurangan. ***