Hal itu disampaikan Ketua Umum Rumah Kamnas Maksum Zuber alias Cak Maksum di Jakarta, kemarin. Menurutnya, beragam kendala sepuÂtar pengaman investasi pertamÂbangan wajib diantipasi oleh seluruh aparatur negara.
Cak Maksum berpandanÂgan, ada lima tujuan strategis untuk membangun peran serta masyarakat, stakeholder, dan pemerintah terhadap pentingÂnya komitmen negara dalam mengawal investasi agar dapat berproduksi optimal.
Lima tujuan strategis itu, pertama, mengawal dan menÂjaga investasi strategis yang sudah menjadi objek vital negÂara dalam kerangka kamnas agar mendapatkan dukungan dari semua pihak.
Kedua, membangun duÂkungan masyarakat umum secara lebih luas dengan penyebaran informasi tentang pentingnya menjaga stabilitasi investasi strategis di sektor pertambangan. Khususnya, mereka yang memenuhi seÂmua persyaratan peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketiga, mendokumentaÂsikan dan mempulikasikan program-program unggulan perusahaan pertambangan dan mineral yang telah dinyataka sebagai obvit, khususnya proÂgram CSR, yang memberikan penguatan dan manfaat bagi masyarakat di sekitar areal produksi pertambangan.
Keempat, membangun duÂkungan kongret dari kalanÂgan media, tokoh agama dan masyarakat, dalam menjaga keamanan nasional, terutama terhadap investasi pertambanÂgan formal yang memberikan manfaat bagi perkembangan daerah, perekonominan rakyat, dan peradaban kemanusiaan sebagai aset nasional.
Kelima, mengadvokasi panÂdangan bahwa investasi adalah bagian dari upaya membangun negara secara ekonomi dan finansial. "Aset negara ini harÂus dilindungi dan dihormati, apalagi mereka yang telah meÂmenuhi syarat peraturan yang telah ditetapkan pemerintah," bebernya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono menambahkan, problem pengamanan investasi pertambanÂgan telah dilakukan jajarannya. "Ada beberapa metode pengaÂwasan pelaksanaan pengamanan kegiatan pertambangan yang kita lakukan," katanya. ***
Seluruh investasi pertambangan yang berstatus obÂjek vital, harus mendapat perlindungan dari berbagai rongrongan yang merugikan.Komitmen negara untuk mewujudkan hal tersebut pun sangat diperlukan. 
BERITA TERKAIT: