Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus SuÂsanto mengatakan, saat ini pihaknya mengelola dana jumbo yang mencapai Rp 320 triliun. Dana tersebut berasal dari sekitar 45 juta peserta terdaftar di mana 26 juta di antaranya merupakan peserta aktif.
Melihat hal itu, pihaknya membutuhkan pengawalan serius agar bisa mengelola dana tersebut dengan berÂsih, akuntabel, dan kredibel. Karena itu, pihaknya mengÂgandeng KPK supaya bisa berkerja dengan tenang dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Jadi tidak ada keragu-raguan bagi direksi unÂtuk melaksanakan tugas di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Agus di Jakarta, keÂmarin.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaÂtakan, berdasarkan laporan dari direksi BPJS, sejumlah pihak merasa terganggu dengan upaya efisiensi yang dilakukan manajemen daÂlam hal investasi. Padahal, efisiensi yang diperoleh dari hasil konsultasi dengan lembaga sekuritas maupun manajer investasi terseÂbut bisa menghemat biaya transaksi hingga Rp 300 miliar.
"Tidak semua orang baÂhagia dengan keputusan ini. Kita, tentu saja bahagia karena akan semakin besar keÂuntungan atau surplus BPJS Ketenagakerjaan tetapi banÂyak pihak yang tidak baÂhagia," ujar Pahala.
KPK, kata dia, sedang mencari tahu pihak mana saja yang tidak bahagia dengan keputusan efisiensi tersebut. Selain itu, KPK juga akan menyusun langÂkah bagi manajemen dalam menghadapi gangguan atau intervensi dari berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel SireÂgar menduga, ada pihak baik eksternal dan internal yang tidak bahagia atas keÂberhasilan BPJS melakukan efisiensi. Padahal, direksi sudah berhasil menurunkan fee investasi terutama di sektor sekuritas dari 0,20 persen ke 0,12.
"Dugaan saya ada orang dalam (BPJS) yang sering bermain dengan pihak sekuÂritas. Kan akhirnya mereka kesal. Ini direksinya bagus berani melawan akhirnya bisa efisien dalam pengeloÂlaan investasi," katanya.
Karena itu, Timboel meÂminta, agar KPK berani menyelidiki hal tersebut agar kinerja BPJS Ketenagakerjaan tetap optimal. "Ada oknum yang kami curigai bermain dengan pihak sekuÂritas. Karena, ada yang tidak sesuai dengan aturan dalam bekerja," jelasnya. ***
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggandeng Komisi Pemberantasan KoÂrupsi (KPK) untuk melakuÂkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Salah saÂtunya melakukan efisiensi di bidang investasi. 
BERITA TERKAIT: