Dana Bergulir Koperasi & UMKM Hanya Terserap Rp 1,7 Triliun

Angka tersebut terdiri dari penyaluran Mitra Kerja Pen­gadaan (MKP) terbit sebesar Rp 12,76 miiiar, MKP dan SP3 terbit sebesar Rp 48 miliar, mitra keberatan Rp 35,96 miliar, telah akad menunggu cair sebesar Rp 489,4 miliar dan yang telah dic­airkan Rp 207,82 miliar.

Direktur Utama LPDB-KUM­KM Braman Setyo mengakui, rendahnya realisasi penyaluran dana bergulir tersebut, lantaran adanya beberapa kendala. Per­tama, adanya penundaan penam­bahan pencairan dana dari APBN 2017 sebesar Rp 500 miliar, seh­ingga perlu ada beberapa revisi.

Kedua, standar operational procedur (SOP) yang juga diubah seiring dengan pergantian direksi baru. Adanya perubahan tersebut, menyebabkan moratorium, seh­ingga tidak ada penyaluran bagi koperasi dan UMKM selama Agustus-Desember 2017.

"Selanjutnya, ketiga, terkait manajemen yang juga berubah di triwulan IV-2017 sehingga harus diselesaikan. Terakhir, yang lumayan menyebabkan trauma­tik adalah, masalah eksternal kendala hukum yang menimpa direksi LPDB-KUMKM," sebut Braman saat menggelar konfer­ensi pers capaian LPDB-KUM­KM di Jakarta, kemarin.

Braman melanjutkan, se­jak 2006-2017 LPDB berdiri, pihaknya berhasil menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepa­da Koperasi dan UMKM sebesar Rp 8,49 triliun yang diberikan kepada 1.014.078 pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.847.787 orang.

Selain itu, berdasarkan sebaran pelaku UMK yang telah dilayani saat ini sebesar 51,1 persen (sektor usaha perdagangan), 27,5 persen (sektor usaha pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan), 10,2 persen (sektor usaha jasa), 4 persen (sektor usaha industri pengolahan), 2,5 persen (sektor usaha bangunan), dan sisanya sektor usaha pertam­bangan, listrik, gas, air bersih, pengangkutan dan keuangan.

Sementara, realisasi pendapa­tan LPDB-KUMKM sepanjang tahun 2017 berhasil membuku­kan pendapatan sebesar Rp 200,8 miliar atau sebesar 122,74 persen dari target yang diamanatkan sebesar Rp 163,6 miliar.

Pendapatan tersebar diperoleh dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp 128,79 miliar atau 64,14 persen pendapatan jasa layanan perbankan Rp 71,92 mil­iar atau 35,82 persen dan sisanya pendapatan Iainnya sebesar Rp 931 juta atau 0,05 persen.

"Beberapa capaian positif pada tahun 2017 akan kami per­tahankan, sedangkan masukan yang kami terima dalam survei tersebut akan kami perbaiki dalam kemasan paradigma baru LPDB-KUMKM,"  imbuhnya.

Di tahun 2018, lanjut Braman, ia optimistis, dengan manajemen dan paradigma baru, pihaknya akan menyalurkan lebih banyak lagi dana bergulir dan sebaran penerima. Dari Rencana Peny­aluran Tahun Anggaran 2018, LPDB-KUMKM menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,2 triliun.

"Jumlah itu sebenarnya masih bisa meningkat lagi, seiring adanya penambahan dana APBN 2017 yang telat cair di Desember 2017 tadi sebesar Rp 500 miliar. Sehingga total dana yang bisa disalurkan bisa mencapai Rp 1,7 triliun di 2018 dan siap dilaunching kembali pada 15 Januari 2018 mendatang di kota Surabaya," ucapnya.

Selain itu, kata Braman, dari dana TA 2018, terdapat rincian yang akan dialokasikan dengan pola konvensional sebesar Rp 750 miliar dan pola syariah sebesar Rp 450 miliar dari target penyaluran tersebut direncanakan pembagian berdasarkan jenisnya. Yakni, Rp 480 miliar kepada Koperasi Sim­pan Pinjam Rp 120 miliar kepada Koperasi Sektor Riil, Rp 240 mil­iar kepada Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank (LKB/ LKBB) dan Rp 360 miliar kepada UMKM yang termasuk di dalam­nya Rp 100 miliar untuk wirausaha pemula (termasuk di dalamnya fintech).

Sementara untuk suku bunga, saat ini penyaluran dana bergulir masih di kisaran 4,5 persen un­tuk bank konvensional dan bagi hasil sekitar 30 dan 70 persen.

"Nanti kami akan lihat kondisi suku bunga yang ada saat ini, jika memungkinkan, kami juga ingin memangkas suku bunga kira-kira sebesar 0,5 persen menjadi 4 persen," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Fitri Rinaldi menambahkan, sejauh ini, pe­nyaluran dana bergulir telah berjalan lancar. Bahkan sejak penyalurannya rasio kredit ber­masalah atau non performing loan (NPL) tetap dipertahankan di kisaran 1,15 persen.

"Kami selalu menargetkan NPL dibawah 5 persen, sesuai yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu kredit yang diberikan harus benar-benar berkualitas, agar bisa menekan NPL tadi," tuturnya.

Ke depan lanjutnya, LPDB-KUMK Makan bertransformasi menjadi sebuah Iembaga pem­biayaan yang inklusif dan ber­basis teknoiogi. lnklusif berarti membuka akses dan layanan in­formasi Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia dengan standar mutu pelayanan yang berkualitas, cepat, murah dan berbasis teknologi informasi.

LPDB-KUMKM terbuka da­lam menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM seluruh {ndonesia Lembaga Pemerintah Iainnya, perusahaan Penjaminan, Asosiasi, dan pe­rusahaan Financial Technology (Fintech) dalam membuka akses dan layanan sumber pembiayaan Keperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. ***