Pemerintah Dan BI Harus Antisipasi Nilai Rupiah Anjlok Di 2018

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyebut posisi nilai tukar rupiah hingga ke level Rp 13.609 per dolar AS kemarin, yang terendah sejak Juli 2016.

"Meski dua hari ini kembali naik, namun pelemahan tersebut melebihi mata uang regional lainnya. Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Apalagi, penurunan nilai tukar itu terjadi hanya kurang dari seminggu sejak APBN 2018 disahkan," ujar Fadli dalam keterangan di Jakarta, Rabu (1/11).

Dalam APBN 2018, meski telah diingatkan, pemerintah terus-menerus menyusun anggaran dalam kacamata optimistis, yang dinilai Fadli justru sebaliknya, banyak yang kurang realistis.

"Misalnya soal kurs rupiah. Dalam APBN 2018, nilai tukar rupiah diasumsikan Rp 13.400, padahal tahun depan kita harus membayar utang jatuh tempo hingga Rp 390 triliun, yang itu pasti membutuhkan banyak dolar. Tak mungkin hal itu tak akan berimbas pada nilai tukar rupiah," jelasnya.

Belum lagi jika memperhitungkan faktor eksternal. Bobot faktor eksternal ini menurut Bank Indonesia bahkan lebih dari 50 persen pengaruhnya terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Jika Bank Indonesia saja kaget dengan turunnya nilai tukar rupiah akhir pekan lalu, itu menunjukkan jika perhitungan dan antisipasi mereka terhadap fluktuasi nilai tukar dan perkembangan ekonomi dunia masih tidak cermat," Fadli, menekankan.

Menurut Fadli, tingginya jumlah utang yang akan jatuh tempo dalam dua tahun ke depan dan totalnya mencapai Rp 810 triliun, seharusnya mendorong pemerintah untuk menyiapkan sejenis protokol krisis ekonomi. Sebab, untuk membayar utang yang jumlahnya besar tersebut, terang Fadli, selain harus membuat utang baru, dalam realisasinya pemerintah biasanya akan memangkas belanja kementerian/lembaga dan memotong subsidi, yang pasti akan mendorong terjadinya kontraksi ekonomi.

"Saya melihat penyusunan APBN 2018 tidak banyak mengantisipasi risiko buruk yang mungkin terjadi pada 2018. Skenarionya terus saja optimis, padahal proyeksi optimis pemerintah selama ini sebenarnya selalu gagal," kata Fadli.

Besaran defisit pada APBN 2018, misalnya, hanya dipatok 2,19 persen dari PDB, atau hanya sebesar Rp 325,9 triliun. Padahal, tahun ini saja dalam APBN 2017 defisit dipatok Rp 397,2 triliun, dan dalam APBN-P 2017, persentasenya telah dinaikkan ke level 2,92 persen. "Itu baru asumsi untuk tahun berjalan," terangnya.

Dalam realisasinya, tahun ini defisit APBN bahkan bisa mencapai 3,62 persen terhadap PDB. Itupun dengan asumsi jika pos penerimaan pajak bisa terealisasi hingga 85 persen hingga akhir tahun ini. Padahal, hingga September 2017, baru mencapai 60 persen.

Di sisi lain meski terjadi pelemahan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, ia melihat sejauh ini masyarakat masih relatif tenang, karena harga minyak dunia masih cukup rendah.

"Masalahnya, jika tahun depan harga minyak dunia menyentuh taksiran umum 55-60 dolar AS per barel, sementara APBN kita mengasumsikan harga jauh lebih rendah dari itu. Bukankah pemerintah sebenarnya hanya sedang menunda gejolak dengan menurunkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang mungkin kita hadapi di tahun depan," imbuh Fadli yang juga wakil ketua umum DPP Partai Gerindra.

"Jadi, jangankan mengantisipasi krisis yang mungkin terjadi pada 2018, dan menyiapkan pos anggaran untuk itu, jika dalam menyusun anggaran saja asumsi-asumsi yang digunakan oleh pemerintah tidak realistis," sangsinya.

Itulah salah satu alasan, jelas Fadli, Partai Gerindra menolak pengesahan APBN 2018 dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Oktober pekan lalu.[wid]