Hal ini menjawab banyaknya posisi komisaris yang diisi akÂtivis yang menjadi relawan saat kampanye Pemilihan Presiden pada 2014. Berdasarkan data yang dirilis situs detik.com, ada 21 relawan yang saat ini menduduki kursi komisaris di perusahaan pelat merah.
"Terpilihnya relawan Pak Presiden hanya kebetulan saja. Kita tahu, relawannya jumlahÂnya banyak sekali. Jadi kebetuÂlan terpilih (jadi komisaris)," klaim Rini di Jakarta.
Rini menjelaskan, pada dasarnya, Kementerian BUMN melihat bahwa jabatan komisaris dibutuhkan dari berbagai kalangan profesi.
Namun dalam setiap pemiÂlihannya, Kementerian lebih dulu melakukan uji kelayakan. Selain itu, pihaknya juga mengultimatum jajaran komisaris BUMN untuk selalu menjaga independensi, profesionalisme, dan nilai etika.
Kementerian BUMN juga melakukan assesment dalam memilih komisaris, namun tidak menggunakan penilai independen seperti pada pemilihan direksi.
"Komisaris sebagai pengaÂwas dan mewakili pemegang saham dalam melakukan pengaÂwasan dari perusahaan. Mereka juga mengawasi direksi dalam melakukan aktivitasnya setiap hari, makanya dewan komisaris itu datang dari berbagai kalangan dan profesi," kata Rini.
Staf Khusus Bidang Media Kementerian BUMN Devy WilÂdasari Adjiningsih menambahÂkan, Kementerian BUMN terus meningkatkan profesionalisme di BUMN, termasuk dalam pemilihan Dewan Komisaris.
"Tidak ada unsur balas jasa dan tentunya dipilih sesuai dengan kebutuhan BUMN-nya. Kalau sudah ada calon yang pas, dilakukan assesment dan meÂlengkapi administrasinya. Kalau sesuai kriteria, ya ditempatkan di BUMN," kata Devy.
Saat ini ada beberapa bekas relawan yang duduk di kursi Komisaris BUMN, seperti AnÂdrinof Chaniago (BRI), AlexanÂder Lay (Pertamina), dan Andi Widjajanto (Angkasa Pura I). Kemudian Paiman Rahardjo (PGN), Fadjroel Rachman (PT Adhi Karya), dan Refly Harun (Jasa Marga).
Harus DievaluasiPengamat BUMN dari RuÂmah Amanah Rakyat Ferdinand Hutahaean mengatakan, sampai saat ini komisaris yang dipilih dari relawan Jokowi melemÂpem, atau belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam membawa BUMN memberi sumbangan signifikan untuk pendapatan negara.
"Nyatanya, masih ada BUMN yang rugi hingga direksinya tersandung korupsi. Ini kerja komisarisnya apa?" kata FerdiÂnand kepada
Rakyat Merdeka.
Menurut Ferdinand, KemenÂterian BUMN harus melakukan evaluasi terhadap kinerja para komisaris BUMN, terutama yang berasal dari politisi maupun relaÂwan. Semua harus dinilai ulang dengan standar profesionalisme yang baik dan terukur.
"Misalnya, latar belakang pekerjaan, kegiatan profesionalÂismenya, latar belakang pendidiÂkan. Jangan karena relawan atau dari partai pendukung tiba-tiba diÂangkat jadi direksi atau komisaris. Terlebih jika latar belakangnya tidak memenuhi atau tidak menguasai bidang usaha BUMN yang dipegangnya," ujar Ferdinand.
Menurutnya, sekarang ini banyak sekali BUMN yang mengalami penurunan kinerja, rugi dan kesulitan finansial.
"Ini akibat apa? Tentu salah satu penyebabnya adalah kegaÂgalan direksi dan komisaris. KeÂnapa gagal? Ya itu dia, dikasih ngurus BUMN tapi yang ngurus tidak punya latar belakang disaÂna," tegas Ferdinand. ***
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta masyarakat tidak mengaitkan pemilihan komisaris di perusahaan BUMN sebagai bentuk balas jasa dalam pemenangan pasangan Jokowi-Kalla pada Pilpres 2014. Rini mengklaim, cuma kebetulan mereka terpilih jadi komisaris. 
BERITA TERKAIT: