Kegiatan PT IBU dari mulai pembelian bahan baku berupa gabah dari petani, kemudian PT IBU memproses menjadi beras yang berkualitas lalu di-packing dalam ukuran ukuran tertentu kemudian dipasarkan sesuai dengan kelas konsumennya. Dari rantai proses produksi PT IBU ini tidak ada rantai produksi yang dirugikan dan dilanggar oleh PT. IBU baik petani, proses produksi, packing, konsumen dan juga pemerintah sama sekali tidak di rugikan.
Pihak kepolisian dengan ringan mengatakan bahwa kegiataan PT IBU ini merugikan negara ratusan triliun dan merupakan petani serta konsumen. Pernyataan pihak kepolisian ini benar benar telah menghancurkan nama baik serta reputasi PT IBU.
Dampak sistemik PT. IBU akan mengalami kegoncangan dan serta hilangnya kepercayaan dari para petani sebagai pemasok gabah. Kemudian di ikuti berhentinya kegiatan produksi PT IBU, perbankan sebagai pemberi kredit modal kerja dan investasi pada PT Ibu terancam macet serta hilangnya kepercayaan dari konsumen.
Turunnya kinerja keuangan dan produksi PT IBU berimbas pada berhentinya produksi PT IBU kemudian diikuti dengan pemutusan tenaga kerja dan kemudian berimbas terjadinya kredit Macet akibatnya bank yang memberikan kredit pada PT IBU merugikan juga.
Oleh karena itu pihak penegak hukum yang melakukan penegakan hukum yang tidak proper dan tidak prudent terhadap sektor produksi seperti kasus PT IBU ini telah melanggar kestabilan pasar ekonomi dan ini membahayakan kepercayaan investor dan pengusaha.
PT IBU ini sangat rentan terhadap berhentinya kegiataan produksi yang berdampak sistemik dan menimbulkan kerugian rantai ekonomi. Sudah saatnya Pemerintah dalam hal ini Presiden harus ada pemisahan secara tegas agar para penegak hukum tidak memasuki wilayah ekonomi khususnya sektor produksi. Kecuali ada pelanggaran hukum di luar ekonomi seperti kegiataan produksi ilegal.
[***]
Penulis adalah mantan anggota DPR RI
BERITA TERKAIT: