Siap-siap, Pejabat Dipermalukan Dan Dijeblosin Ke Penjara

"Satgas ini dibentuk untuk menciptakan persaingan bisnis yang bersih, adil, dan transparan sehingga bisa mendorong peningkatan daya saing," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin.

Ani-panggilan akrab Sri Mulyani menjelaskan, impor berisiko tinggi memiliki peluang penyelewengan lebih besar daripada jenis lain. Sehingga harus dicegah karena bisa berdampak terhadap beredarnya barang ilegal di masyarakat.

"Peredaran barang ilegal memiliki dampak serius, mengakibatkan persaingan usaha di masyarakat tidak sehat. Juga, membuat penerimaan negara tidak optimal," imbuhnya.

Ani menegaskan, akan menindak tegas setiap oknum pejabat yang bekerja sama den­gan importir nakal. Misalnya, membuat laporan tidak sesuai untuk meloloskan barang.

Jika mendapati kecurangan tersebut, lanjut Ani, pihaknya akan langsung memecat oknum pejabat tersebut.

"Kalau ada yang ketahuan akan saya copot. Saya taruh di lapangan, kemudian kita sorakin rame-rame, barulah kita masukin ke penjara," tegasnya.

Ani yakin sebenarnya oknum pejabat nakal jumlahnya tidak banyak. Namun demikian, mereka perbuatan itu harus dicegah karena merusak nama baik institusi dan merugikan negara.

Ani mengungkapkan, pihaknya sudah kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Dia tidak mau mendengar lagi ada oknum pejabat beralasan melakukan kecurangan karena ada aparat penegak hukum yang jadi beking.

"Selama ini bilang tidak bisa, karena polisi mem-backing. Paling kalau pun ketangkap, nanti dilepas Jaksa. Seka­rang tidak ada lagi, karena kami sudah berkoordinasi," ujarnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menerangkan, upaya penertiban impor berisiko tinggi merupa­kan langkah nyata pihaknya dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang meng­inginkan perdagangan ilegal dapat diberantas.

"Penertiban ini merupakan salah satu upaya menjawab ekspektasi masyarakat untuk menjadikan Bea Cukai seba­gai institusi yang kredibel," katanya.

Dalam melaksanakan penertiban, Heri menerangkan, pihaknya sudah menyiap­kan sejumlah strategi. Untuk jangka pendek, pihaknya akan menjalankan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan kinerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Kemente­rian/Lembaga, juga sinergi dengan asosiasi. Dan, untuk jangka panjang, pihaknya akan membangun sistem kepatu­han pengguna jasa melalui revitalisasi manajemen risiko operasional.

Satgas penertiban impor ilegal diketuai langsung Sri Mulyani. Pembentukan Sat­gas ini melibatkan sejumlah institusi lain di antaranya Ke­menterian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepolisian l, Kejaksaan Agung, Panglima TNI, dan Kementerian Perdagangan. ***