Pemerintah Kudu Siapkan Paket Antisipasi Krisis Qatar

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menga­takan, blokade sejumlah negara Timur Tengah terhadap Qatar akan mengerek harga minyak dan gas di pasar internasional. enu­rutnya, harga minyak berpotensi terus melambung di atas 50 dolar AS per barel.

"Kenaikan harga minyak akan mempengaruhi kondisi fiskal (APBN) Indonesia. Di satu sisi akan meningkatkan pemasukan, yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor mi­gas. Namun pada sisi lain akan membebani subsidi, Pertamina tidak akan mampu lagi menahan penurunan laba," ungkap Bhima di Jakarta, kemarin.

Sekadar informasi, pemerintah menetapkan (Indonesia Crude Price/ICP) 45 dolar AS per barel. ICP dalam lima bulan terakhir rata-rata sudah di angka 49,9 dolar AS per barel. Angka itu lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar 44,64 dolar AS per barel.

Bhima menuturkan, untuk me­naikkan harga BBM, pemerintah bisa melakukannya pada 1 Juli. Karena masa evaluasi harga BBM per tiga bulan berakhir pada bulan ini.

Namun demikian, dia meng­ingatkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Karena, Juli merupakan periode inflasi tinggi karena ada faktor Lebaran, kenaikan biaya trans­portasi, tahun baru sekolah, dan dampak kenaikan tarif listrik. "Pemerintah harus menyiap­kan langkah-langkah (paket antisipasi). Karena, kenaikan BBM itu memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan," imbuhnya.

Selain harus cermat dalam menentukan besaran kenaikan BBM, lanjut Bhima, pemerintah juga harus melakukan pengenda­lian harga pangan. Kemudian, menyiapkan program penanganan kemiskinan seperti memper­cepat bantuan beras untuk rakyat prasejahtera (rastra).

Dia menyarankan kenaikan BBM tidak lebih dari Rp 500 per liter. Hal itu dilakukan unutk mengendalikan laju inflasi dan mencegah anjloknya daya beli masyarakat.

Bhima mengatakan, sebe­narnya tanpa adanya kasus krisis Qatar, potensi terjadi penurunan daya beli masyarakat seharusnya sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Karena, sejak awal tahun sudah diketahui ada po­tensi kenaikan harga komoditas, minyak, dan dampak kenaikan tarif listrik.

Pemutusan Tenaga Kerja

Selain dampak kenaikan harga minyak, Bhima mengatakan, krisis Qatar akan memberi­kan pengaruh terhadap ledakan pengangguran di Tanah Air. "Berdasarkan data tahun 2016, ada 40 ribu tenaga kerja Indone­sia di Qatar. Jika krisis berlanjut, mereka berpeluang dipulangkan ke Tanah Air," ungkapnya.

Dampak lainnya, lanjut Bhima, rencana investasi Qatar di Indo­nesia akan mandek. Meskipun selama ini nilai investasi negara tersebut di Tanah Air tidak be­sar. Investasi Qatar menempati posisi 117 dari 118 negara yang berinvestasi di Tanah Air.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, krisis Qatar akan mem­berikan pengaruh terhadap sek­tor perdagangan.

Retno menjelaskan, adanya penutupan akses udara, laut, dan darat, terhadap negara itu, akan cukup berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan Indo­nesia yang dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Uni Emirat Arab.

Namun dia memastikan untuk aktivitas perdagangan yang meng­gunakan kargo melalui udara, tidak akan berpengaruh. "Untuk penerbangan Jakarta-Doha ter­dampak sama sekali. Yang harus kami lihat kembali yang melalui laut," katanya. ***