Hal itu ditegaskan Jonan dalam suratnya No. 2537/42/MEM.ES/2017 tertanggal 24 Maret 2017. Dalam surat itu juga dinyatakan CAT Watu Putih tidak berada dalam zona kawasan Kendeng, tapi masuk zona Rembang dan tidak menjadi bagian Dari kawasan bentang alam karst (KBAK).
Ahli tata kelola pembangunan nasional, Djuni Thamrin mengatakan surat yang didasarkan atas penelitian unit badan geologi ESDM itu dilakukan dengan kesungguhan dan ketepatan yang tinggi. Menteri KLHK dalam melakukan studi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) khusus Rembang menurut Djuni tidak boleh mengabaikan rekomendasi Menteri ESDM yang mempunyai wewenang dalam menentukan zonasi KBAK ini.
"Jika terjadi perbedaan maka akan terjadi gejolak politik yang berkelanjutan. Karena hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan dan metode yang sama tidak mungkin berbeda. Apalagi jika penelitian itu dilakukan oleh ahli dibidangnya,"kata Djuni melalui siaran pers kepada redaksi, Jumat (31/3).
Terkait dengan penolakan pembangunan semen Rembang oleh segelintir orang Pati dan didukung oleh sebagian ahli ekologi, fenomena ini juga menunjukkan adanya perbedaan cara pandang atau school of thought antara paradigma keseimbangan ekologi dengan paradigma pembangunan berkelanjutan.
"yang punya paradigma ekologi tidak menginginkan adanya perubahan landscape KBAK, sementara yang punya paradigma pembangunan berkelanjutan mau adanya jaminan keselamatan lingkungan yang digunakan industri semen dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi,"kata Djuni
Perbedaan itu kata Djuni seharusnya tidak menjadi tindakan politik praktis, tetapi menjadi perdebatan ilmiah yang membuat kemajuan ilmu pengetahuan. Bila perbedaan itu menjadi tindakan politik praktis, maka setiap hari akan muncul demo dan protes satu pihak terhadap pihak lainnya.
"Apalagi jika demo disertai dengan upaya teaterikal seperti menyemen kaki yang akhirnya membawa korban, akan dapat mendorong tindakan politik baru yang bersifat anarkis,"beber Djuni
Menjadi semakin tidak bijak jika perbedaan cara pandang itu kata Djuni juga akan mendorong perbedaan kebijakan antar kementerian dalam kabinet kerja yang dipimpin Presiden Jokowi. Mengingat Semen Indonesia merupakan sebuah BUMN yang telah memenuhi semua persyaratan dalam proses pembangunan pabriknya dan juga menjaga iklim investasi serta menghindari kerugian fiskal negara.
"maka keputusan untuk melaksanakan pembangunan semen Rembang harus diluluskan segera,"demikian Djuni.
Seperti diketahui, keberadaan pabrik Semen Rembang menuai kontroversi sebab dinilai berada pada kawasan mata air sebagai sumber pertanian selama ini. Beberapa orang menggugat izin lingkungan Semen Rembang hingga ke Mahkamah Agung.
[san]
Menteri ESDM Ignasius Johan menyatakan dalam surat resminya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bahwa di bawah Cekungan Air Tanah (CAT), Watuputih, Rembang Jawa Tengah tidak ditemukan aliran sungai ataupun kantung mata air. 
.jpeg)
