Dia menjelaskan, peternak besar memiliki kemampuan dan modal yang banyak untuk meÂlebarkan usahanya. "Dominasi peternak besar ini semakin lama akan membuat peternak rakyat atau peternak mandiri bakal tergilas," ungkapnya.
Ia mengatakan, peternak rakyat memiliki banyak ketÂerbatasan untuk menjalankan bisnis ini. "Iya kita ini harus usaha tapi saingannya peternak yang besar," kata dia.
Selain merasa kondisi ini tidak adil, banyak juga peternak rakyat yang terpaksa bergantung pada peternak besar untuk kebutuhan usahanya. Dia membeberkan salah satu contohnya tentang pemÂbelian
day old chicken (DOC).
"Ini merupakan salah satu alasan kenapa kami merasa beÂrat jika harus bersaing dengan peternak besar," tuturnya.
Ia mengatakan, selama ini para peternak mandiri sulit mendapatkan DOC dengan kualÂitas unggul. Sebab, DOC hanya berada di tangan perusahaan besar. "Sebenarnya DOC bukan dikuasai mereka tapi memang perusahaan peternak besar yang pegang DOC," akunya.
Menurut Leopold, banyaknya DOC di tangan peternak besar mestinya bisa disebar ke peÂternak lain khususnya peternak rakyat. Ia mengatakan, perusaÂhaan besar memang menyebarÂkan DOC tapi mereka utamakan ke anak usaha mereka.
"Peternak besar menyebarÂkannya ke usaha ternak bentukan mereka sendiri nah kalau kurang ya kita jadi nggak kebagian," jelasnya.
Kondisi ini, kata Leopold, secara hukum tidak salah walauÂpun merugikan peternak rakyat. Pasalnya, dia juga sudah perÂnah berdialog dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencari jalan keluar. Pihak KPPU melihat hal ini bukan pelanggaran.
"Sudah, kita sudah bilang ke KPPU mau menolong peternak rakyat atau tidak, karena kita kalah kalau kondisinya begini," akunya.
Ketua Dewan Pembina Pinsar Indonesia Hartono menambahÂkan, peternak lokal merasa keÂberatan lantaran peternak besar dan kecil harus bersaing di pasar yang sama. Akibatnya peternak tidak mampu bersaing.
"Kita itu tidak hanya beli DOC dari peternak besar malah ada yang sampai membeli jenis pakan dan vaksin melalui peÂrusahaan ternak besar yang menjual ayam dan telur di pasar yang sama untuk dikonsumsi masyarakat," tutur Hartono.
Dia menyarankan, seharusnya dibuat mekanisme (pasar) untuk mencegah kerugian yang lebih besar ke peternak rakyat. Meski peternak besar cuma sedikit tapi gara-gara ini dampaknya bisa langsung kepada ribuan peternak kecil.
"Pemerintah punya kapasiÂtas maka perlu mengeluarkan solusi dibuatlah pembagian pasar," cetusnya.
Menurutnya, peternak dan petani sebagai produsen harus dilindungi pemerintah. "Sebagai produsen petani dan peternak dilindungi pemerintah, saya tidak paham saat ini, apakah Pak Jokowi yang salah atau menterÂinya yang salah," paparnya.
Hartono mengungkapkan, kondisi ini menggambarkan seolah peternak rakyat dilarang untuk menjalankan usahanya. Maka pemerintah harus hadir dan memberikan solusi terkait masalah tersebut.
"Apakah kami tidak boleh beternak? Pemerintah harus adil jangan sampai kami ini meningÂgalkan utang, karena kalau rugi terus akan meninggalkan utang," jelas Hartono.
Ia mengungkapkan, untuk produk yang sensitif harus diatur pemerintah. "Kan pemerintah juga khawatir kalau harga ayam dan telur jika kemahalan akan menyebabkan inflasi, nah kami sebagai peternak setuju, silakan tentukan batas atas jangan sampai naik terus harganya," tukas Hartono.
Solusi perusahaan besar
Direktur PT Charoen PokÂphand Indonesia Tbk (CPI) Jemmy Wijaya mengklaim telah memberi solusi bagi peterÂnak unggas mandiri agar lebih berdaya saing. Ia bilang, CPI akan menurunkan harga pakan komplit menjadi Rp 4.500 per kg dan pakan konsentrat Rp 6.300 per kg.
Selain itu, Charoen juga sudah menyerap telur peternak dari Blitar Jawa Timur seharga Rp 15.500 per kg dengan volume rata-rata 20 ton telur per hari. "Harga yang kami tawarkan ini lebih tinggi dari harga pasaran sekarang yakni Rp 13.800 per kg," ujarnya.
Selain itu, Charoen juga tidak akan menambah lagi budidaya ayam petelur yang sebelumnya sudah mencapai 2 juta ekor. Sejauh ini, market share pakan Charoen untuk pakan ayam peteÂlur di seluruh Indonesia baru 16 persen.
Sedangkan DOC ayam petelur menguasai 37 persen. Hanya 2 persen produksi digunakan untuk internal, dan 98 persen lainnya dijual ke peternak. SeÂbagai solusi jangka panjang, Charoen janji akan mengatur waktu impor indukan ayam petelur sehingga tak menumpuk di satu waktu.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) IKetut Diarmita mengimbau para peternak ungÂgas agar memperbaiki manajeÂmen pemeliharaan dan menerÂapkan prinsip-prinsip animal welfare. Penerapan prinsip aniÂmal welfare penting dilakukan guna mendorong pengembangan unggas lokal agar berdaya saÂing.
Dia melanjutkan, permasalahÂan perunggasan nasional saat ini adalah adanya kelemahan manaÂjemen pemeliharaan. "Masalah itu tentu harus dibahas dan diselesaikan secara bersama," tukasnya. ***
Sekjen Perhimpunan Insan PeÂrunggasan Rakyat (Pinsar) IndoÂnesia Leopold Halim menyatakan, pihaknya keberatannya jika peterÂnak mandiri harus terus-menerus bersaing dengan peternak besar. Ia meminta, pemerintah membuat regulasi yang adil demi mendukung peternak rakyat. "Ke depan nanti khawatirnya tinggal segelintir peternak rakyat yang bisa berÂtahan karena kalah oleh peternak besar," ujarnya, kemarin. 
BERITA TERKAIT: