Begitu penilaian anggota Komisi VI Zulfan Lindan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/1).
Penilaian politisi Partai Nasdem itu dilatarbelakangi peliknya permasalahan perusahaan plat merah di Indonesia. Mulai permasalahan hukum, politik hingga menjadi sapi perah pemerintah. Belum lagi persaingan perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta dalam proyek-proyek milik pemerintah.
Berbeda dengan Tiongkok, menurut Zulfan, perusahaan plat merah negara tirai bambu bisa berkembang pesat lantaran memiliki mekanisme dan porsi yang jelas. Hal ini, sambung Zulfan lantaran BUMN di Tiongkok hanya boleh mensuplai untuk kepentingan pemerintah, dan tidak boleh perusahaan BUMN menjual hasil prodaknya ke publik. Sementara, untuk pihak swasta hanya boleh menjual kepada konsumen. Swasta, sambung Zulfan tidak boleh masuk ke tender pemerintah dan bersaing dengan BUMN.
Jika di Indonesia, perusahaan pelat merah justru seperti bersaing dengan swasta. Padahal, seharusnya kedua sektor itu bahu membahu dalam membangun perekonomian nasional
"Di kita kan nggak jelas sering ada satu proyek pemerintah BUMN masuk swasta masuk dan BUMN kalah, padahal ini proyek pemerintah. Mekanisme seperti ini harus diatur. Seperti PT Krakatau Steel, pihak swasta harus bersaing dengan KS (Krakatau Steel), tapi bahan baku dari dia (KS). bagaimana. Anak bisa menang lawan bapak," ujarnya
Dia menilai, untuk memperbaiki tata kelola BUMN, pemerintah membutuhkan kepemimpinan seorang menteri BUMN yang memiliki visi besar. Menurutnya, sekelas menteri BUMN tidak bisa hanya sekedar memiliki latarbelakang ahli akunting dan pernah memimpin perusahaan besar.
"Kita lihat Temasek di Singapura bisa makmur. Kemudian Khazanah berkat di Malaysia bisa terbangun, itu harus punya visi besar. Karena background dia (Menteri BUMN), ahli accounting, pernah pimpin perusahaan besar belum tentu dia mampu," ujarnya.
Sejurus dengan Zulfan, Said Didu selaku mantan Sekretaris Kementerian BUMN menilai dalam menyelesaikan permasalahan di BUMN tidak harus berkutat dengan aturan-aturan.
Menurutnya, dengan menempatkan orang baik dan benar di BUMN dipercaya bisa menyelesaikan 80 persen permasalahan di perusahaan plat merah.
[sam]
BERITA TERKAIT: