Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai, rencana pemerintah untuk melakukan distribusi tertutup LPG 3 kg perlu dipertimbangkan.
"Ini mengingat pemerintah belum memiliki data yang jelas mengenai jumlah rumah tangga miskin berdasarkan nama dan alamat mereka," ujar Daeng di Jakarta.
Memang distribusi LPG selama ini, menurutnya, menuai banyak masalah di antaranya subsidi tidak tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan jatah LPG bersubsidi. Belum lagi, banyak terjadi pengoplosan LPG yang dilakukan oleh para pedagang dan oknum yang tidak bertanggung jawab.
"LPG juga kerap dijadikan alat politik dan bisnis para politisi, dana subsidi rawan dikorupsi dan Pertamina seringkali dirugikan dan dibebani keuangannya untuk mendistribusikan LPG 3 kilogram," ujarnya.
Meski begitu, diakuinya, distribusi tertutup tampaknya akan sulit mengingat pemerintah tidak memiliki data yang memadai. Namun tekanan besarnya subsidi membuat pemerintah terkesan terburu buru dan kurang mempertimbangkan aspek data tersebut.
Sebagaimana diketahui subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp 31,984, triliun (APBN 2017). Mestinya dana ini cukup untuk mensubsidi 28 juta jiwa penduduk miskin Indonesia atau sekitar 7 juta rumah tangga miskin di Indonesia.
[wid]
BERITA TERKAIT: