PUTRI: Pusat Dan Daerah Harus Turun Tangan Atasi Masalah Tempat Wisata

Dalam rapat yang digelar di Hotel Lodge Safari, Taman Safari Indonesia, Cisarua itu, dibahas berbagai hal penting terutama bagaimana meningkatkan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara di taman rekreasi Tanah Air.

Hadir Ketua Umum DPP PUTRI Bambang Soetanto, Ketua III Putu Supadma Rudana, Ketua IV Frans Manangsang, dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto.

Bambang memaparkan keinginannya agar organisasi yang didirikan 10 November 1977 ini bisa kembali bangkit. PUTRI memang cukup lama mati suri sebelum "dibangunkan" saat Munas Luar Biasa atau Munas III pada 24 April 2016.

"Program-program semua sudah ada, penyempurnaan AD dan ART sudah ada. Sehingga program berikutnya adalah bagaimana PUTRI nanti bisa membentuk DPD-DPD tingkat 1 di 33 provinsi. Mohon agar kepala pariwisata di daerah semua memfasilitasi untuk pembentukan DPD tingkat 1, surat sudah kirim semua ke kepala dinas pariwisata dan ditembuskan ke gubernur," kata Bambang.

Kalau sudah terbentuk, maka akhir Agustus ini direncanakan Rakernas DPP PUTRI di Jakarta. Rakernas akan melantik dan mengukuhkan semua DPD untuk menjalankan program kerja nyata.

"Apabila itu sudah terlaksana maka kita akan terus bangkit," sambungnya.

PUTRI memahami target pemerintah bahwa Wisman harus mencapai 22 juta dan wisatawan dalam negeri mencapai 275 juta sampai dengan 2019. Karena itu PUTRI berkomitmen untuk terus berbenah diri, mengonsolidasi diri untuk meningkatkan keberadaannya. Namun, pembinaan serta dukungan dari DPR dan DPRD juga pemerintah sangat dibutuhkan.

Ketua IV Frans Manangsang yang juga Direktur Utama Taman Safari Indonesia sempat "curhat" pada kesempatan itu. Dia blak-blakan mengeluhkan kemacetan di jalur Puncak yang berimbas pada jumlah wisatawan lokal dan manca negara di Taman Safari Indonesia. Menurut Frans, pihaknya telah berkomunikasi dengan Muspida Kabupaten Bogor untuk mengatasi hal itu, namun belum ada hasil.

Frans menambahkan, pihaknya selama ini telah mengeluarkan dana CSR sekitar Rp 15 miliar, termasuk untuk membuka dan memperbaiki jalur alternatif menuju Taman Safari Indonesia. Namun hasilnya jauh dari maksimal. Selain itu, Frans juga mengeluhkan banyaknya PKL liar di sepanjang jalur menuju Taman Safari Indonesia.  

Karena itu, Frans meminta agar pemerintah pusat dan daerah turun tangan membantu mengatasi macet di jalur Puncak karena berdampak pada kunjungan wisatawan lokal dan manca negara. Apalagi September tahun ini Taman Safari Indonesia akan kedatangan dua panda raksasa dari China yang diprediksi bakal menyedot tambahan pengunjung naik satu kali lipat dari biasanya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR, Anton Sukartono Suratto, berjanji akan membantu. Dia akan membawa isu kemacetan di Jalur Puncak ke DPR agar bisa segera diatasi, termasuk juga di berbagai lokasi wisata lainnya.

"Di Komisi V DPR ada program untuk menghubungkan jalan desa ke desa. Nilainya Rp 1,5 miliar. Rp 300 juta itu untuk dana pendamping dan Rp 1,2 miliar untuk pembangunan jalan," ucapnya. [ald]