"Perlu penjelasan apa yang melatarbelakangi ini," ujarnya di ruang rapat Komisi XI, Senin (6/6).
Menurut Plate, dana sisipan sebesar Rp 54 miliar lebih untuk Lapindo Brantas Inc atau Minarak Lapindo Jaya ini penting diperjelas lantaran dalam APBNP tahun 2015 telah dialokasikan dana untuk hal yang sama.
"Bagaimana penggunaannya dan mengapa sampai butuh ditambah. Saya kira ini APBN yang kedua di mana ada peminjaman pemerintah pada sektor swasta," jelasnya saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.
Johny manambahkan, di tengah defisit APBN yang signifikan, adanya pinjaman ini tentu akan mempengaruhi target-target dan sasaran pembangunan. Pinjaman pada swasta mestinya disusun kembali.
[sam]
BERITA TERKAIT: