Selama ini, proses distribusi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk barang dan jasa, sering tidak efektif, melenceng dari sasaran pembangunan. Padahal, penyerapan anggaran dalam pembangunan ke daerah-daerah adalah motor utama perwujudan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Fungsionaris Badan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (BPP Ardin) Indonesia, Siswaryudi Heru menyampaikan, perlu standarisasi yang jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang melakukan pendistribusian anggaran, barang serta jasa milik pemerintah pusat ke berbagai daerah di Tanah Air.
"Jika masih dengan pola-pola yang terjadi selama ini, ya tidak akan efektif pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran di daerah-daerah nantinya,†ujar Siswaryudi, di Jakarta, Minggu (5/6).
Fungsionaris organisasi Ardin di bawah pimpinan anggota Komisi III Bambang Soesatyo ini mengatakan, banyak pengusaha yang tidak memenuhi standar, namun dikasih peran untuk melakukan pendistribusian anggaran, barang dan jasa milik pemerintah.
Selain kredibilitas dan kualifikasi perusahaan yang sering dimanipulasi, target para pengusaha begitu cenderung hanya untuk meraup uang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bahwa anggaran itu adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah.
"Seperti itu yang terjadi selama ini. Bayangkan saja, anggaran dari pemerintah pusat bisa tersunat hingga setengahnya sampai ke daerah. Untuk bangun proyek atau pun berbagai infrastruktur di daerah pun akan sangat rendah kualitasnya, atau malah tidak selesai, karena anggaran yang tidak tepat. Bahkan ada banyak proyek infrastruktur di daerah yang ambrol,†ujar Siswaryudi.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga BPP Ardin ini menyatakan, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa proses pembangunan harus berjalan efektif. Karena itulah, pola-pola lama dalm pengadaan barang dan jasa serta pengawalan anggaran harus benar-benar efektif dan efisien.
Menurut Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Legislatif Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia ini, di tingkat Kementerian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai ujung tombak urusan ini bersama para Gubernur, Walikota dan Bupati, mesti serius melakukan kinerja yang efektif agar pembangunan di daerah-daerah bisa terealisasi secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kita di Ardin sendiri siap mengawal dan sekaligus melaksanakan secara sehat dan terukur. Demikian pula beberapa stake holder lainnya bersama-sama mengawal agar tidak terjadi kebocoran anggaran sampai ke daerah,†ujar Siswaryudi.
[sam]
.jpg)
.jpeg)