Kadin DKI: Pemerintah Harus Akui Tak Mampu Sediakan Transportasi Aman

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Sabtu, 26 Maret 2016, 12:27 WIB
rmol news logo Di saat masyarakat sangat membutuhkan transportasi yang aman dan cepat, pemerintah justru lamban dalam mengatasi polemik jasa angkutan umum berbasis aplikasi online.

Begitu pendapat Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dalam diskusi akhir pekan bertajuk "Diuber Uber" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3).

"Yang harus diakui, sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi aman dan lancar," tegasnya.

Masyarakat saat ini lebih memilih transportasi yang praktis, nyaman dan murah. Adanya angkutan umum online dinilai memenuhi harapan masyarakat itu. Namun karena lemahnya koordinasi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Infornatika, kerja pemerintah akhirnya menjadi lamban.

Kondisi ini kemudian memicu demo besar-besaran sopir taksi plat kuning beberapa hari lalu yang diwarnai sejumlah aksi anarkis.  

"Padahal kerugian dari demo banyak. Nah pemerintah harus tegas kalau mau legalkan itu," desaknya.

"Banyak yang online tapi enggak demo. Dan pemerintah harus responsif melihat UU. Ini enggak liat UU hanya liat di depan mata. Tapi ketika lihat yang kreatif seperti ini pemerintah baru sadar. Di Jakarta peminat tinggi pelaku banyak," pungkasnya.[wid]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA