Begitu pendapat Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dalam diskusi akhir pekan bertajuk "Diuber Uber" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3).
"Yang harus diakui, sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi aman dan lancar," tegasnya.
Masyarakat saat ini lebih memilih transportasi yang praktis, nyaman dan murah. Adanya angkutan umum
online dinilai memenuhi harapan masyarakat itu. Namun karena lemahnya koordinasi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Infornatika, kerja pemerintah akhirnya menjadi lamban.
Kondisi ini kemudian memicu demo besar-besaran sopir taksi plat kuning beberapa hari lalu yang diwarnai sejumlah aksi anarkis.
"Padahal kerugian dari demo banyak.
Nah pemerintah harus tegas kalau mau legalkan itu," desaknya.
"Banyak yang online tapi enggak demo. Dan pemerintah harus responsif melihat UU. Ini enggak liat UU hanya liat di depan mata. Tapi ketika lihat yang kreatif seperti ini pemerintah baru sadar. Di Jakarta peminat tinggi pelaku banyak," pungkasnya
.[wid]
BERITA TERKAIT: