Catat! Secara Politik dan Konstitusi Rini Soemarno Sudah Bukan Menteri BUMN

LAPORAN:

Jumat, 22 Januari 2016, 04:36 WIB

Catat<i>!</i> Secara Politik dan Konstitusi Rini Soemarno Sudah Bukan Menteri BUMN

rini soemarno/net

RMOL. Secara politik dan konstitusi Rini Soemarno sudah bukan lagi seorang Menteri BUMN. Rekomendasi Pansus DPR RI untuk memecat Rini Soemarno dan hasil penilaian Kinerja Menteri BUMN yang buruk dalam pengelolaan oleh Kemenpan sudah tergambar secara jelas.

BERITA TERKAIT:

Begitu dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Puyono dalam surat elektronik yang diterima, Kamis (21/1).

Karenanya, menurut dia, rencana rapat dengar pendapat DPR dengan Menteri BUMN untuk memaparkan hasil kinerja kementerian BUMN selama satu tahun juga sudah tidak diperlukan lagi.

Arief jelaskan, total aset BUMN yang saat ini dikatakan naik tercatat mencapai Rp5.395 triliun, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 hanya sebesar Rp4.577 triliun. Itu, kata dia, hanyalah disebabkan kenaikan nilai kurs US dollar terhadap rupiah dari Rp 11.000 / USD naik menjadi Rp 14.000/USD yang akhirnya berpengaruh pada naiknya nilai Aset BUMN.

"Anehnya kok tidak dipaparkan juga besar total hutangnya semua BUMN. Begitu juga pendapatan BUMN yang justru turun dibandingkan tahun 2014," kritik dia.

Arief menjelaskan, total pendapatan BUMN tahun 2015 hanya sebesar Rp1.728 triliun, pendapatan ini menurun dibanding dengan tahun sebelumnya mencapai Rp1.932 triliun. Dari sisi pendapatan BUMN selama dipimpin Rini Soemarno menunjukan penurunan yang luar biasa alias jeblok jika dihitung mengunakan perbandingan kurs US dollar terhadap rupiah saat ini

"Belum lagi aksi aksi corporasi yang dilakukan oleh BUMN atas persetujuan Rini Sumarno yang berpotensi merugikan BUMN seperti pinjaman dari perbankan China dalam bentuk USD kepada perbankan BUMN dengan menjadikan Perbankan BUMN sebagai colateralnya. Lalu pembangunan Kereta Cepat dengan mengandeng investor dari China yang menjadikan Aset Aset BUMN perkebunan sebagai Colateralnya padahal Kereta Cepat bukanlah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat," katanya.

Arief menilai, kereta cepat tersebut akan banyak mengunakan energi Listrik yang mana akan mengurangi pasokan Listrik pada masyarakat dan Industri di Jabotabek .Dan Kemudian Penjualan Konsensi Pengoperasian JICT pada Hutchinson Port yang sangat murah Dan bertendensi adanya korupsi

Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Mendukung DPR untuk menolak melakukan RDP dengan Kementerian BUMN jika dihadiri oleh Rini Soemarno serta mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri BUMN karena kinerja yang buruk selama dipimpin Rini Soemarno. [sam]