Said malah menempatkan Indonesia pada posisi daya tawar yang rentan dengan menyatakan bahwa isu tersebut sensitif dan tidak menjadi pembicaraan antara Jokowi dan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama pada Senin (26/10) lalu.
"Justru jika dianggap Freeport adalah isu sensitif mestinya harus dibicarakan dan diselesaikan, apa maunya kita Indonesia dan apa maunya Amerika, apakah dihentikan operasi Freeport atau diteruskan? Jika diteruskan pilihannya bagaimana menentukan bagi hasil yang menguntungkan Indonesia? bukannya justru diam tak menyatakan sikap," cecar Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat, Khalid Zabidi di Jakarta, Kamis (29/10).
Khalid menilai, cara pandang seorang menteri ESDM dalam menyikapi isu sensitif mengenai Freeport seperti itu menjelaskan siapa sesungguhnya itu Sudirman Said. Keberpihakan Said kepada kedaulatan bangsa dan rakyat perlu dipertanyakan kembali, apalagi jabatan dia menyangkut industri pertambangan dan energi yang sangat strategis buat kepentingan bangsa.
Khalid pun mengingatkan bukan sekali ini saja Said bersikap membahayakan kedaulatan rakyat.
"Rencana pembangunan
storage oleh Pertamina untuk minyak impor, pembangunan Kilang Apung di Blok Masela, dan yang krusial adalah mengenai perpanjangan kontrak Freeport. Jika menteri berpikir serampangan seperti itu kedaulatan bangsa dan rakyat dipertaruhkan," kata Khalid mewanti-wanti
.[wid]
BERITA TERKAIT: