KADIN Desak Pemerintah Lindungi UKM Kelautan dan Perikanan

Begitu kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industrui (KADIN) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (14/3).

"Pemerintah harus melindungi UKM sektor Kelautan dan Perikanan, utamanya dalam memastikan stabilitas makroekonomi yang terjaga," ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya kalangan pengusaha sektor Kelautan dan Perikanan level atas, juga mengalami dampak serius akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Namun biasanya, kata dia, pengusaha kelas atas telah memiliki kesepakatan awal dengan pihak bank tentang hedging atau nilai lindung utang mereka. Sehingga cicilan dan nilai pembayaran utang bisa diselesaikan meski membutuhkan waktu lama.

"Jadi pengusaha besar biasanya telah mengadakan kesepakatan dengan perbankan dengan sistem hedging sejak awal usahanya," jelas dia.

Dijelaskan Yugi, pelemahan nilai tukar rupiah sangat merugikan banyak pihak di Indonesia. Misalnya, nelayan yang membutuhkan penggantian sparepart kapalnya, akan merasakan dampak keras dari akibat pelemahan rupiah. Karena pembelian sparepart kapal harus melalui impor.

Selain itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan oleh pengusaha perikanan berorientasi impor yang bahan bakunya harus diimpor dari luar negeri. Diantaranya, pakan ikan dan impor ikan berkelas dari luar negeri seperti ikan Salmon, King Crab Alaska yang harus segera mengubah tarifnya. Sebab jika tidak segera mengubah tarifnya, maka pengusaha tersebut akan semakin tertekan dengan pelemahan rupiah yang terus berlanjut.

"Kalau tidak ada adjustment segera, maka akan semakin berat. Mau sampai berapa hitungan dolar Amerika saat ini, semakin sulit ditebak," katanya lagi.

"Kami mengingatkan dengan keras kepada pemerintah, jangan ada lagi statement yang mengatakan bahwa kita masih aman di bahwa Rp 15 ribu. Karena spekulan akan bermain lagi untuk memainkan kurs rupiah. Intinya, pelaku usaha maunya stabil, tapi harus ada kejelasan sampai di level berapa angka rupiah," tandas Yugi. [ian]