Kesepakatan ini diambil daÂlam rapat lanjutan asumsi makro bersama Kementerian ESDM. Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika memutuskan angka lifting gas setelah mendengar pendapat semua fraksi.
"Kalau dilihat ini, mayoritas menginginkan sama seperti taÂhun lalu yaitu 1,221 juta barel. Kita ambil ini," ungkap Kardaya dalam rapat di DPR, kemarin.
Menteri ESDM Sudirman Said terlihat pasrah mendengar kepuÂtusan Komisi VIIDPR. Sebab, pemerintah awalnya meminta liftÂing gas lebih kecil dari target tahun lalu yaitu 1,117 juta MBOEPD dengan alasan banyak kendala yang harus dilalui tahun ini.
Namun demikian, berdasarÂkan koordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana KegÂiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Sudirman menyetujui target tersebut dan meminta diturunkan sedikit dari 1,221 MBOEPD.
"Sudah bertanya pada SKK MiÂgas, jawabanya kalau level 1,200 masih diusahakan, barangkali jadi target, kita akan usahakan," tutur dia yang mengaku sedang sakit.Sudirman mengeluh kurang prima karena kurang tidur.
"Sebenarnya saya mau tidur, saya malu sama yang punya nama asli (Panglima Besar JenÂderal Sudirman). Yang punya nama asli saja ditandu masih berjuang," ucapnya.
Kondisi tubuh yang kurang fit itu lantaran sejak 26 Januari, Sudirman melakukan rapat kerja bersama Komisi VII hingga tengah malam. Rapat maraton itu diawali sejak pukul 10.00 WIB dan selalu berakhir jelang tengah malam.
Adapun agenda rapat sejak 26 Januari itu yakni pembahasan kiÂnerja Kementerian ESDM yang berlangsung selama dua hari. Kemudian rapat diteruskan pada 28 hingga 29 Januari 2015.
Sudirman menjelaskan, minÂimnya anggaran dan kondisi infrastruktur saat ini tidak mampu mendongkrak lifting gas tahun ini. Ia juga mengungkapkan pemerÂintah juga belum memfokuskan pada produksi gas tersebut.
"Budget-nya (anggaran) sangat sedikit, jangan sampai mengambil anggaran banyak tetapi kami tidak siap," katanya.
Sudirman juga bercerita temuannya terkait serapan dana pembangunan infrastruktur gas yang masih jauh dari harapan. Itu terjadi di kabinet pemerinÂtahan yang lalu.
"Memang saat itu banyak keÂlucuan. Paling nyata ya itu serapan dana infrastruktur gas yang sangat kecil," ungkapnya.
Menurutnya, serapan dana infrastruktur gas di 2014 saja hanya mencapai 15 persen. PadaÂhal proyek infrastruktur itu sudah disiapkan dari sisi fasilitas sampai sumber daya manusia (SDM).
"Padahal orang semua lengÂkap. Ternyata ketika dicek banÂyak intervensi kepentingan di dalamnya," jelas dia.
Melalui temuan dia, sejumlah proyek infrastruktur gas di tahun lalu banyak memiliki rapor merah. "Bahkan, kendala seraÂpan dana itu murni karena non teknis. Itu yang menyebabkan serapan dana infrastruktur gas tidak maksimal," tutur dia.
Selain menetapkan lifting gas, Komisi VIIjuga menetapkan harga minyak mentah IndoneÂsia (Indonesia crude price/ICP) di level 60 dolar AS per barel. ICP itu lebih rendah dibanding usulan Kementerian ESDM sebesar 70 dolar AS per barel.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman WiraatÂmadja mengatakan, perubahan ICP setiap 1 dolar AS berpenÂgaruh pada pendapatan negara sebesar Rp 3 triliun. Itu suatu konsekuensi dari turunnya harga minyak dunia. ***
Komisi VII DPR menyepakati target lifting gas sebesar 1,221 juta barel setara minyak per hari (Million Barel Oil Equivalent Per Day/MBOEPD) untuk APBN Perubahan 2015. Target tersebut lebih besar dari keinginan KemenÂterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 
.jpeg)
.jpeg)
