Infrastruktur Pertanian Dukung Program Swasembada Pangan

Senin, 26 Januari 2015, 09:12 WIB
Infrastruktur Pertanian Dukung Program Swasembada Pangan
ilustrasi
rmol news logo Berbagai kendala dan kekurangan dalam sektor perta­nian akan menjadi penghambat target swasembada pangan. Na­mun, pembangunan infrastruk­tur akan menjadi kunci keber­hasilan swasembada.

"Menteri Pertanian harus fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian dan memangkas biaya-biaya tinggi yang dikeluarkan petani yang menyebabkan ke­sulitan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Democ­racy and Public Policy Taufan Hunneman.

Menurut Taufan, pemer­intah juga bisa melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mencapai swasembada seperti mem­produksi pupuk dan benih serta permodalan.

Dia juga mengingatkan pemerintah soal masih banyak berkeliarannya mafia di sek­tor bisnis dan pendistribusian hasil pertanian.

"Banyak mafia di sektor pertanian dari mafia gula yang sering kali mempermainkan harga dan mafia yang mengua­sai jalur distribusi pangan," ungkap Taufan.

Menteri Desa, Daerah Tert­inggal dan Transmigrasi Mar­wan Jafar mengatakan, Desa Mandiri berbasis pertanian, menjadi salah satu prioritas program pemerintah ke de­pan. Hal ini mengingat target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.

Pemberdayaan Desa Mandiri berbasis pertanian, imbuh Mar­wan, akan menerapkan pola pertanian terpadu. Misalnya, den­gan memperbanyak penggunaan pupuk organik yang nantinya akan dibuat atau diproduksi oleh masyarakat desa.

Selain bisa memangkas ketergantungan terhadap pu­puk pabrik, imbuh Marwan, dengan memproduksi kompos yang digunakan untuk usaha pertanian maka akan banyak keuntungan yang didapat.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, ke­menteriannya menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) demi memperlancar program swasembada pangan, teru­tama beras. Hal itu dilakukan mengingat swasembada pangan perlu dukungan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi.

Menurut Amran, indikator keberhasilan swasembada pan­gan terlihat dengan tidak adanya impor beras atau substitusi impor, meski dalam WTO (World Trade Organization) masih dimung­kinkan adanya ruang impor. Untuk itu, pihaknya akan men­dorong ekspor beras sehingga neraca perdagangan beras Indo­nesia menjadi surplus. *** 

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA