Genjot Birokrasi, Menteri Yuddy & Pejabat Korsel Bikin E-Government

BKPM Sederhanakan 1.249 Izin Investasi

Jumat, 12 Desember 2014, 09:57 WIB

Genjot Birokrasi, Menteri Yuddy & Pejabat Korsel Bikin E-Government

Yuddy Chrisnandi

Menteri Pendayagunaan ApaÂratur Negara dan Reformasi BiroÂkrasi, Yuddy Chrisnandi melaÂkukan pemangkasan birokrasi untuk mempercepat kinerja pemÂbangunan nasional 2015. Hal terÂsebut dikemukakan Yuddy saat menÂdampingi Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan untuk mengÂhadiri pertemuan dengan peÂmimpin negara-negara ASEAN dan Pemerintah ReÂpublik Korea (Republik Of Korea). Di sela pertemuan tersebut, politisi NasÂdem ini melakukan pertemuan bilateral bersama Minister of Government Administration and Home Affairs (MOGAHA, dahulu bernama MOSPA) Korea.

Yuddy mengatakan, pertemuan bilaÂteral itu dalam rangka PenanÂdatanganan Arrangement: The Establishment of Joint ComÂmittee for E-Government and AdmiÂnistrative Reform CoopeÂration. "Kami menandatangani Arrangement Pembentukan KoÂmite Bersama untuk E GovernÂment ," ujarnya di Busan Korea SeÂlatan dalam surat elektronikÂnya, kemarin.

PeÂnandatanganan ArrangeÂment itu merupakan tindak lanjut dari MoU on the Cooperation in the Area of Administrative ReÂform yang telah ditandatangi paÂda tanggal 4 Juli 2013 antara MenÂpan RB dan MOSPA. Isi dari Arrangement yakni pembenÂtukan komite bersama antara KeÂmen PAN RB dan MOSPA untuk Kerja sama E-Gov dan RB. Kedua belah pihak sepakat memÂbentuk Komite Bersama. Antara lain koordinasi dan konsultasi terÂkait e-goverment dan Reformasi Birokrasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KeÂmenterian PANRB, Rini Widyantini mengungkapkan, tuÂjuan pembentukan e-Govt CooÂpeÂration Centre untuk memuÂdahkan koordinasi antara IndoÂnesia dan Korea dalam menunÂjang investasi antar kedua negara ini. "E-Govt Collaboration CenÂtre ini direnÂcanakan untuk berÂoperasi dari tahun 2016 hingga 2019. PemÂbentukan E-Govt CollaÂboration Centre ini akan dibiayai oleh Pemerintah Korea daÂlam bentuk hibah luar negeri meÂlalui program Official DeÂvelopÂment Assistance (ODA), " imbuh Rini.

Sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menyederhanakan alur perizinan dengan melakukan Pendekatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan demikian sekitar 1.249 jenis perizinan yang dikelola, alurnya akan dibuat sederhana dan ringkas.

Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan akan dibuat semaÂcam tabel perizinan untuk memÂpermudah investor dalam melaÂkukan perencanaan proses perÂizinan terhadap sektor usaha yang akan diurus oleh investor. Kita buat flowchart per bidang usaha. Karena kan setiap sektor usaha jenis izin yang diperlukan juga berbeda. Misalnya usaha sekor jasa kan nggak perlu Amdal. Beda dengan Industri, pertanian, perÂtamÂbangan,â€ pungkas Franky. ***