Pengamat energi dari UniverÂsitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan, Pemerintah Jokowi tidak perlu lagi menaikkan TDL pada kedua golongan itu. Jika TDL dua golongan itu dinaikkan maka pemerintah sudah melangÂgar unÂdang-undang (UU). Apalagi, peÂlangÂgan 450 VA dan 900 VA meruÂpakan masyarakat tidak mampu.
“Tidak boleh (naik), undang-undang itu jelas menyatakan subsidi diberikan masyarakat tidak mampu sementara ini kataÂgori tidak mampu 450 VA dan 900 VA. Jadi harus tetap ada, tidak boleh (dihapus subsidiÂnya),†warning dia di Jakarta, kemarin.
Untuk diketahui, selain renÂcana kenaikan BBM, industri dan masyarakat bakal dihantui keÂnaikan TDL tahun depan. PaÂsalnya, subsidi yang ditetapkan peÂmerintah lebih rendah diÂbanding tahun ini.
Dalam rapat kerja dengan KoÂmisi VII DPR September lalu, peÂmerintah dan DPR sepakat meÂnetapkan subsidi listrik tahun depan Rp 68,69 triliun. Angka ini turun jauh dibanding subsidi listrik tahun ini yang mencapai Rp 103,8 triliun.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyebut masyarakat Indonesia sombong dengan harga listrik yang murah.
Menurut dia, saat ini tarif listrik Indonesia masih terbilang murah, padahal untuk memproduksi lisÂtrik uangnya berasal dari utang.
“Cek rekening listrik kita muÂrah, padahal itu dari utang kata Pak Dirut PLN Nur Pamudji,†ucap Rida dalam peluncuran PeÂraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 di Hotel Borobudur, kemarin.
Menurut dia, dengan murahnya tarif listrik tersebut membuat masyarakat Indonesia menjadi sombong. Karena itu harus ada perbaikan.
Direktur Utama PLN Nur PaÂmudji menyatakan, saat ini harga listrik di Indonesia belum sesuai dengan keekonomian sehingga harus ditomboki dengan utang. “Apakah kita tidak merasa berÂdosa saat ini mengkonsumsi energi yang murah,†katanya.
Nur mengungkapkan, utang yang dilakukan saat ini untuk menikmati energi yang murah tidak langsung dibayar oleh geÂnerasi saat ini juga. Tetapi utang terÂsebut dibebankan untuk geÂnerasi berikutnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian KeÂuangan Andin Hadiyanto mengaÂtakan, saat ini yang masih menÂdapat subsidi dari pemerintah adalah pelanggan di bawah 900 VA. Sedangkan yang lainya sudah tidak lagi disubsidi.
Semua Daerah Sudah Teraliri ListrikDirjen Ketenagalistrikan KeÂmenterian ESDM Jarman berjanji rasio elektrifikasi Indonesia pada 2019 hampir pasti mencapai 100 persen. Hal ini sesuai dengan inÂstruksi Presiden Jokowi yang meÂminta pada 2019 semua daerah Indonesia sudah teraliri listrik.
Jarman mengaku target rasio elektrifikasi ini terus maju dari renÂcana sebelumnya yaitu tahun 2024. “Rencana awal kita rasio elekÂtriÂfikasi 99 persen itu di 2024. Kita suÂdah majukan di 2020, tapi inÂstruksi Jokowi minta 2019,†ujarnya.
Dia menyebut rasio elektrifiÂkasi Indonesia saat ini baru mencapai 80 persen. Namun, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertumÂbuhan rasio elektriÂfikasi mencapai 4 persen per tahun. Dengan melihat angka perÂtumbuhan ini, bukan mustahil target rasio elektrifikasi akan tercapai.
“2019 dengan target 99 persen sesuatu yang bisa dicapai. Kita juga sudah majukan dari target awal 2024 ke 2019,†jelasnya.
Masalah utama dalam pengemÂbangan listrik adalah di daerah terÂpencil dan pegunungan. Tapi seÂkarang Kementerian ESDM sudah menemukan jalan keluar dengan membangun pembangkit listrik teÂnaga biomassa dan biogas. PemÂbangkit ini disebut sangat efektif untuk dikemÂbangkan. ***
.jpg)
Pemerintah diminta tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Pasalnya, dua kelompok ini dilindungi undang-undang. 
