Isi Perut Bumi Makin Menciut, Kenapa Pemerintah Hobi Amat Ekspor Energi

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan, Indo­nesia terus-menerus mela­ku­kan ekspor energi meski saat ini sum­ber energi yang didapat dari perut bumi jumlahnya sudah menciut.

“Cadangan gas Indonesia se­karang hanya 2,6 persen dari ca­dangan di seluruh dunia, tapi In­donesia masih menjadi ek­sportir terbesar ke delapan di du­nia. Un­tuk batubara, Indonesia jadi eks­portir terbesar di dunia,” ujar Tu­miran di Jakarta, kemarin.

Menurut Tumiran, apa yang dilakukan pemerintah terkait ke­bijakan energi patut disa­yang­kan. Pasalnya, saat negara lain menja­di importir energi untuk ke­taha­nan energi. Indonesia jus­tru me­lakukan ekspor hanya de­mi pe­ma­sukan negara.

“Di Asia, Indonesia negara peng­ekspor. Lihat, negara lain ti­dak ada ekspor energi. China, Jepang me­reka impor energi,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, Jepang telah menimbun gas alam cair atau Liquid Natural Gas (LNG) yang berasal dari Indonesia di da­­lam sebuah bukit. Kata dia, hal itu bertujuan agar ketahanan ener­gi Jepang tetap terjaga meski negara itu sebenarnya tidak me­miliki sumber energi gas.

Tumiran mengatakan, cada­ngan energi yang dimiliki Indo­nesia adalah cadangan energi ope­rasional, bukan cadangan pe­nyangga. Bahkan, cadangan ener­gi Indonesia disebut hanya mam­pu bertahan 20 hari.

“Cadangan kita hanya cada­ng­an operasional untuk 20 hari. Itu juga BBM Pertamina,” tukasnya.

Indonesia, kata dia, kalah de­ng­an Singapura. Indonesia ka­lah da­lam infrastruktur energi dari ne­gara itu. Padahal, Singa­pura tak punya sumber daya alam (SDA).

“Singapura punya pipa-pipa dan tangki yang siap menjadi hub transaksi gas Asia Pasifik. Me­reka sudah berlebih daripada kita,” kata Tumiran.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, ke depan ekspor bahan baku energi baik gas dan tambang harus dikurangi untuk mendorong Indonesia men­­­jadi negara maju yang ber­basis industri. Jadi, sumber daya alam tidak digunakan sebagai modal pembangunan.

 CT, panggilan akrab Chairul Tanjung mengungkapkan, nega­ra-negara lain tidak ada lagi yang mengandalkan sumber daya alam sebagai modal untuk pertumbu­han. Contohnya, Korea dan Je­pang merupakan negara maju yang dulu memiliki sumber daya alam dan mengolahnya men­jadi barang jadi.

“Kalau kita mau menjadi ne­gara maju, harus menjadi ne­gara industri. Jika Indonesia menjadi negara maju tetapi tidak menjadi negara industri, akibat­nya akan menjadi negara kon­sumsi,” te­rang CT.

Darurat Energi

Ketua BEM (Badan Ekesekutif Mahasiswa) Poltek Negeri Ja­karta (PNJ) Erwin mengatakan, kedau­latan energi di negara ini sedang sekarat. Hal ini disebab­kan virus dari Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Padahal, energi adalah salah sa­tu kunci utama kemajuan se­buah negara. Energi dapat meng­gerak­kan industri, ekonomi dan me­nanggung hajat hidup orang ba­nyak. Namun, Indonesia tengah menghadapi masalah energi yang sangat mempri­hatinkan.

“Kedaulatan energi Indonesia sedang sekarat. Semakin hari vi­rus-virusnya semakin leluasa me­nyebar dan merusak. Bahkan ne­gara kita ini sedang menuju da­rurat energi. Undang-Undang Mi­gas terlalu memberikan kemu­dah­an bagi asing untuk menge­lola migas di Indonesia,” terang Erwin saat acara Konsolidasi Mahasiswa se-Jabodetabek, kemarin.

Selain virus UU Migas, virus lainnya adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang sangat berwatak li­beral, menyebutkan sektor migas dan pertambangan boleh dikuasai korporasi asing hingga mencapai 95 persen. “Ini yang berbahaya,” cetusnya.

Direktur Energi Watch Ferdi­nan Hutahayan mengatakan, ge­rakan Pertamina sebagai penang­gung jawab penuh bagi peme­nuhan ke­butuhan BBM di In­donesia men­jadi terbatasi karena UU tersebut. Akibatnya, Indo­ne­sia sangat sulit membuat kilang-kilang baru di dalam negeri.

“Kalau tidak bisa menolak cam­pur tangan asing, kita akan terus menerus dijajah di negeri sendiri,” kata Ferdinan.

Ferdinan juga menegaskan, ke­terlibatan asing semakin diper­kuat oleh mafia migas dalam ne­geri yang telah berkomitmen un­tuk terus mengkhianati negara. Hal inilah yang membuat negara mengalami kerugian ribuan tril­liunan rupiah setiap tahunnya.

“Karena itu rezim peme­rin­tahan Jokowi-JK harus mem­bersihkan keterlibatan mafia dan antek asing dalam pengelolaan migas na­sional,” pungkasnya. ***