Takut Masuk KPK, Chairul Tanjung Ogah Gegabah Teken Persetujuan Blok Migas

Pertamina harus siap-siap gigit jari. Keinginan perusahaan pelat merah itu untuk bisa mengelola blok minyak dan gas (migas) yang habis kontraknya tidak diberikan lampu hijau oleh pemerintah.

Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chairul Tanjung mengatakan, tidak ada jaminan pemerintah akan menye­rahkan pengelolaan blok migas nasional yang habis kontraknya kepada Pertamina.

CT, panggilan akrab Chairul Tan­jung yang juga menjabat Men­ko Perekonomian itu menga­takan, prinsip dari pemerintah ada­­lah siapa yang lebih mem­berikan keun­tungan bagi Indone­sia, maka perusahaan tersebut yang akan dipilih untuk menge­lola blok migas di Indonesia.

Namun, dia menegaskan, bu­kan berarti Pertamina tidak akan diberi kewenangan mengelola blok migas besar. Selama Perta­mina mampu memberikan keun­tungan, maka kesempatan itu bisa saja diberikan.

“Kita tidak melihat seperti itu (ha­rus Pertamina). Soal perpan­ja­ngan blok, siapa yang untung­kan ne­gara dapat porsi,” ujar CT di Ja­karta.

CT mengatakan, saat ini pe­me­rintah sedang membahas un­tuk menerbitkan Peraturan Men­teri (Permen) ESDM terkait per­pan­ja­ngan atau kontrak baru un­tuk Kon­traktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) blok-blok terse­but. “Yang bisa kita selesaikan, kita selesai­kan. Yang bisa kita do­rong per­ce­pa­tan­nya, kita do­rong,” ucapnya.

Namun, CT mengakui, perpan­jangan kontrak proyek-proyek ter­sebut tidak mungkin bisa dike­jar hingga akhir masa jabatan, yakni 20 Oktober 2014. Sebab, ha­­rus melewati proses panjang. Dia juga menyadari, jika lama memberi keputusan, maka akan mempengaruhi pro­duksi migas.

“Teken (Permen) urusan gam­pang kalau prosesnya sudah be­nar. Kalau tidak benar, main teken urus­an kamu (wartawan), mau nang­gung masuk KPK (Komisi Pem­be­rantasan Korupsi),” tukas CT.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, peratu­ran menteri mengenai perpan­ja­ngan kontrak KKKS beberapa blok minyak yang akan habis se­dang difinalisasi dan akan dila­porkan kepada pemerintah baru.

“Kita usahakan Permennya kelar sebelum 20 Oktober,” kata Susilo.

Dia juga mengaku, pihaknya telah menyiapkan beberapa isu ter­kait bidang energi untuk dise­rahkan kepada Presiden terpilih Jokowi. Antara lain roadmap ke­bi­jakan gas serta perpan­jangan kontrak yang kontraknya KKKS sudah selesai.

Direktur Hulu Migas Kemen­terian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, pemerintah me­nyiap­­kan empat opsi kerja sama untuk melanjutkan pengelolaan blok migas yang habis kontrak­nya. Pertama, blok migas yang habis diserahkan kepada Perta­mina. Kedua, kontrak di­lan­jut­kan pengelola sebelumnya.

Ketiga, kontrak dikelola bersa­ma antara Pertamina dan penge­lola sebelumnya. Keempat, ada masa transisi yang dikelola ber­sama Pertamina dan kontrak­tor sebelumnya, namun operator tetap dipegang kontraktor sebelumnya.

Pemerintah, lanjut Naryanto, akan mengacu pada Permen ter­sebut untuk memutuskan kelan­jutan pengelolaan sejumlah kon­trak blok seperti Blok Mahakam, Ma­sela dan Makassar Strait yang akan habis dalam waktu dekat.

Terkait Blok Mahakam, Perta­mina ngotot meminta pemerintah menyerahkan blok tersebut kepa­da perseroan. Sementera Total E&P Indonesie selaku operator, menawarkan join operation un­tuk mengelola blok tersebut su­paya produksinya tidak turun.

Head Department Media Rela­tion Total E&P Indonesie Kris­tanto Hartadi mengatakan, pi­hak­­nya sudah mengajukan pro­posal perpanjangan ataupun ma­sa tran­sisi di Blok Mahakam pas­ca 2017. Surat tersebut sudah diaju­kan sejak Februari 2013.

“Sampai kini kami juga masih menunggu jawaban dari Peme­rin­tah Indonesia. Pekan la­lu ada pejabat dari kantor pusat ke Ja­karta dan berbicara tentang ma­salah ini, untuk meng­ingatkan agar segera membuat keputusan itu,” terang Kris kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Total, menurut Kris, berharap pe­nge­lola Blok Mahakam segera diputuskan. Karena itu, dia me­minta kepada pemerintah baru agar memberi prioritas terhadap masalah ini.

“Ini tak lain menyangkut ren­cana investasi ke depan di Blok Ma­hakam. Saat ini kami mengin­vestasikan 2,5 miliar dolar AS per tahun untuk menahan laju penu­runan produksi di Blok Ma­ha­kam,” kata Kris. ***