Investor Asing Diduga Dukung Mafia Energi

Selasa, 30 September 2014, 09:04 WIB
Investor Asing Diduga Dukung Mafia Energi
ilustrasi
rmol news logo Kementerian Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) meng­ungkap adanya mafia di sektor pertambangan dan energi. Mafia itu be­kerja secara siste­ma­tis, masif dan terstruktur dan ada yang di­biayai pemodal asing.

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan, mafia itu melakukan kegiatan tambang ile­gal di hampir seluruh wilayah Indonesia.

“Kenakalan itu ada di illegal min­ning, artinya ada suatu ke­giatan yang sistemik, dibasmi terus ada, bahkan ditopang pe­mo­dal luar ne­geri seperti terjadi di Palu,” kata Sukhyar di kantornya.

Hindari Transaksional

Penunjukkan bekas Direktur Utama Petral sekaligus bekas Di­rektur Utama Pertamina Ari Soe­marno sebagai Ketua Ke­lom­pok Kerja Energi dan Satgas Anti Mafia Migas oleh Tim Transisi Jokowi-JK menuai kontroversi.

Peneliti dari Global Future Ins­titute Ferdiansyah Ali me­ngata­kan, kemunculan Ari Soe­marno akan mengundang kon­tro­versi dari ber­bagai kalangan pelaku mi­gas dan stakeholder energi. Hal ini terkait strategi apa yang hendak dilakukan untuk me­nangani ber­bagai masalah kru­sial migas, pas­tinya ada be­berapa cerita lama ter­kait perannya di Petral yang me­narik untuk di­ungkap.

Ferdiansyah mengatakan, fakta negara saat ini mengimpor mi­nyak 500 ribu barel per hari me­lalui pihak ketiga. Lantas, ba­gai­mana caranya mendapatkan pa­sokan minyak mentah untuk me­menuhi kebutuhan konsumsi mi­nyak masyarakat Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari?

Menurut dia, Menteri BUMN Dah­lan Iskan sempat menggagas agar Pertamina membeli minyak lang­sung dari sumbernya. Bukan dari pihak ketiga seperti Petral.

“Katakanlah dengan pem­bu­baran Petral, kita masih tetap ha­rus mengimpor minyak. Lalu siapa yang dalam jangka pendek ha­rus menggantikan peran yang selama ini dimainkan Petral,” ucap Ferdiansyah.

Dia menyingung keberadaan badan khusus di Pertamina, yakni Integrated Supply Chain (ISC) yang selama ini telah melakukan kontrol pengawasan terhadap Petral. “ISC Pertamina inilah yang secara de facto dan de jure menguasai Petral,” katanya.

Pengamat politik Said Sala­huddin mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jo­kowi-JK menghindari politik transaksional dalam penyusunan kabinetnya. Dengan demikian, ajaran Trisakti Bung Karno bisa ter­ealisasi dalam pemerintahan ke depan. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA