Susilo mengatakan, tahun depan pemerintah sudah menetapkan anggaran subsidi BBM mencapai Rp 291 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibanding anggaran infrastruktur dalam lima tahun terakhir yang hanya Rp 200 triliun.
Selain itu, dia bilang, anggaran subsidi BBM lebih besar dibanding Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang hanya mendapatkan anggaran Rp 1,7 trilliun per tahun dan anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 15 triliun per tahun.
“Ini menyebabkan terjadinya ketimpangan,†kata Susilo saat diskusi pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur transportasi dan ekonomi kreatif di Jakarta, kemarin.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, dengan terus melonjaknya anggaran subsidi BBM membuat pemerintah tidak bisa membangun lagi infrastruktur.
Karena itu, dia bilang, tidak ada jalan selain menaikkan harga BBM subsidi. Dia berharap, hasil dari kenaikan harga digunakan untuk pengembangan infrastruktur dalam negeri. Selain infrastruktur, sumber daya manusia dan pendidikan juga harus diperbaiki. Apalagi, sebentar lagi akan diberlakukan ASEAN Economic Community (AEC).
“Ini untuk mencegah agar Indonesia tidak hanya jadi pasar dari produk-produk negara ASEAN lainnya,†katanya.
Sofjan juga mengusulkan, kenaikan BBM subsidi sekitar Rp 3.000 per liter sekaligus dan tidak bertahap.
“Sekaligus saja kenaikannya, soal ribut terus ya sudah sekali saja nanti ributnya. Demo saja sekali, demo selesai,†ujarnya.
Dia juga mengklaim, kenaikan secara langsung tidak akan berdampak panjang pada ekonomi bangsa. Inflasi yang timbul tidak akan bertahan lama dan akan kembali normal. Justru jika kenaikan bertahap maka akan membuat inflasi berkepanjangan.
“Sekali kita terjadi inflasi, sudah itu normal lagi 3 hingga 6 bulan setelahnya. Kalau kita naikkan Rp 3.000 inflasinya 3 persen,†ucapnya.
Namun, dia memberi catatan kepada pemerintah. Menurut Sofjan, jika ingin menaikkan harga BBM subsidi maka konsep konversi BBM ke gas harus terus dijalankan. Terutama, untuk PLN yang saat ini masih menggunakan BBM. ***
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, saat ini masih terjadi ketimpangan subsidi BBM dengan anggaran infrastruktur. Akibatnya, pembangunan infrastruktur terkendala. 
