Soal BBM, Pemerintah Harus Tegas

"Masalah subsidi BBM sudah lama membebani APBN. Kebijakan ini tidak bisa "diayun" terus. Pemerintah harus tegas, jangan terus menciptakan kepanikan di masyarakat," ujar Okto kepada wartawan (Rabu, 3/9).

Subsidi BBM yang terlampau tinggi hingga mencapai ratusan triliun di Tanah Air telah lama membebani anggaran pengeluaran pemerintah. Sepanjang tahun ini, total subsidi energi diprediksi mencetak rekor hingga senilai lebih dari Rp 350 triliun. Jumlahnya mencapai sekitar 21 persen dari total anggaran pemerintah atau sekitar 3,4 persen dari produk domestik bruto.

Menurut Okto, pemerintah harus segera melakukan perubahan harga BBM bersubsidi. Sebab denganmemangkas subsidi BBM bisa memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional.

"Saya ingat analogi Pak Jusuf Kalla tentang harga BBM di Indonesia. JK menyampaikan bahwa BBM di Indonesia sangatlah murah,  dan daginglah yang mahal," lanjut Okto.

Dikatakan lebih lanjut, memang ada resiko jika pemerintah menaikkan harga jual BBM bersubsidi. Sebut saja diantaranya kenaikan inflasi hingga kenaikan angka kemiskinan. Oleh karenanya pemerintah diharapkan menyiapkan jaring pengaman sosial yang meringankan beban hidup masyarakat.

"Social safety net sangat diperlukan untuk menjaga gene rasio atas kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Memang tidak akan mudah mengangkat kelompok miskin seketika tetapi dengan peningkatan fasilitas umum, jaminan kesehatan dan pendidikan yang disupport oleh pemerintah akan meringankan beban masyarakat," papar dia.

Dari sisi politis menaikkan harga jual BBM memang bukan kebijakan yang populis. Namun agar masalah BBM bersubsidi tidak lagi menjadi masalah klasik, pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang sangat drastis.

"Memang hal ini akan menurunkan popularitas pemerintahan. Namun, HIPMI yakin dengan kebijakan memangkas subsidi BBM akan memberikan multiplier effect bagi banyak hal," ungkapnya.[dem]