Tiap Tahun, 500 Ribu Keluarga Tinggalkan Sektor Pertanian

Dia merujuk pada definisi Food and Agricultural Organization (FAO) disebutkan, negara swasembada jika produksinya sudah 90 persen dari kebutuhan.

“Saat ini produksi (beras) kita sudah surplus 6 juta ton setiap tahun,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kemarin.

Selain beras, kata dia, Indonesia juga sudah berhasil swasembada jagung. Hingga 2013, produksi jagung telah mencapai 18,51 juta ton.

Kendati begitu, Suswono mengakui masih ada impor untuk jagung, tapi nilainya tidak signifikan dan itu untuk pakan ternak.

Menurut dia, ada beberapa syarat utama yang harus diperhatikan pemerintah selanjutnya untuk melakukan swasembada. Salah satunya masalah lahan.

Prasyarat swasembada adalah ketersediaan lahan dan penambahkan produksi, minimal 350 hektar. Ditambah dengan revitalisasi pabrik gula dan penambahan pabrik gula baru sekitar 20-an.

Suswono mengaku, untuk kedelai ada 500 ribu hektar tambahannya dan jaminan harga akan untungkan petani. Pasalnya, Indonesia desifit lahan sekitar 60 ribu hektar per tahun. Sedangkan untuk kemampuan cetak sawah yang ada hanya 40 ribu hektar.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) impor pangan Indonesia terus melesat dari tahun ke tahun.

Jika tahun 2003, impor pangan baru 3,34 miliar miliar dolar AS, maka 10 tahun kemudian atau di tahun 2013 sudah melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi 14,90 miliar dolar AS. Melonjaknya angka impor produk pertanian dipicu meningkatnya konsumsi pangan masyarakat Indonesia.

Deputi  Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, dalam 10 tahun terakhir telah terjadi penyusutan jumlah rumah tangga petani sebesar 500 ribu keluarga per tahun.

Kondisi itu membuat impor produk hortikultura melonjak. BPS mencatat, impor sayuran di 2013 mencapai 640,76 juta dolar AS. Nilai ini naik 27,24 persen dibanding 2012.

Pengamat pertanian Khudori mengatakan, kenaikan impor pangan sulit terbendung lantaran meningkatnya konsumsi dan jumlah penduduk.

Menurut Khudori, gagalnya program swasembada pangan bukan semata-mata kesalahan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kementerian Pertanian hanya berperan 30 persen, sisanya peran menteri lain seperti perdagangan, perindustrian dan lain-lain,” katanya.

Dia berharap pemerintah harus turun tangan dengan fokus membuat kebijakan pro pertanian. Produksi pangan harus digenjot dengan menambah lahan pertanian. ***