Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengaku bingung dengan antrean di beberapa pom bensin yang ada di sekitar Pantura dan Cirebon.
Dia menduga, hal itu terjadi akibat efek pengendalian BBM subsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dengan cara mengurangi jatah setiap SPBU.
Dalam kasus ini, pihaknya mengkritik Pertamina yang tidak mengatur penyaluran dan membiarkan konsumen membeli BBM sesukanya sehingga muncul kepanikan di masyarakat. Alhasil, masyarakat berebut membeli BBM subsidi yang akhirnya berujung pada habisnya pasokan.
“Saya bingung sampai ada antrean. Ini bukti telah terjadi penyaluran tidak seimbang. Ada yang dapat besar sekali, ada yang yang nggak kebagian,†kata Sommeng di Jakarta, kemarin.
Sommeng tidak mau disalahkan terkait pengurangan jatah itu. Dia bilang, kelangkaan yang terjadi bukan karena pemotongan kuotanya, tapi gagalnya Pertamina mengendalikan pembelian konsumen.
Menurut dia, yang seharusnya dikendalikan Pertamina adalah pembelian oleh konsumennya. Tapi yang dilakukan saat ini hanya ritelnya saja atau pom bensin yang dikendalikan.
Dia mengatakan, BBM subsidi harus ada terus dan cukup sampai akhir Desember. Karena itu, dia meminta Pertamina segera melakukan pengendalian kepada konsumen.
Meski sudah menimbulkan antrean dan kepanikan, BPH Migas tidak akan mengubah aturan pengendalian BBM subsidi. Menurut Sommeng, pengendalian merupakan cara untuk menghemat kuota.
“Kita akan tetap pada aturan ini. Kita intinya volume BBM subsidi harus cukup sampai akhir tahun,†cetus Sommeng.
Panic Buying Di PanturaSedangkan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menganggap, adanya antrean panjang di beberapa SPBU akibat kepanikan masyarakat. Apalagi, muncul isu BBM subsidi bakal habis.
“Di Pantura hanya panic buying, karena ada rumor isu premium kosong, ada rush. Biasanya beli Rp 10.000 sekarang jadi full,†ungkap Hanung
Dia menegaskan, kuota BBM subsidi seperti premium tidak akan habis. Hanya saja, Pertamina memang melakukan pengendalian untuk menjaga kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar 46 juta kiloliter (KL).
“Saya sampaikan yang dilakukan Pertamina adalah memotong alokasi harian untuk premium hanya 5 persen,†tegasnya.
Hanung meminta masyarakat di sekitar Pantura tidak panik. Jika BBM subsidi habis di hari itu, maka akan ada di hari berikutnya.
Dia menilai, antrean kendaraan membeli BBM subsidi merupakan hal wajar. Bahkan, dia menyamakan hal tersebut dengan antrean pada saat akan naik Monumen Nasional (Monas).
“Naik menara Eiffel saja antre. Naik Monas juga kalian antre kan,†canda Hanung.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku, jatah BBM subsidi di daerah-daerah memang dikurangi agar kuota BBM subsidi sebanyak 46 juta KL cukup hingga akhir Desember 2014.
Menurut Wacik, pengurangan kuota merupakan langkah efektif dan efisien dari sekian banyak opsi yang telah dibahas. “Caranya ketatkan penjualan premium dan solar subsidi. Karena kalau hitungan normal, 46 juta kalau nggak ngapa-ngapain itu nggak cukup sampai Desember,†paparnya.
Wacik meminta agar pengetatan konsumsi BBM subsidi tidak merugikan rakyat kelas menengah ke bawah, seperti nelayan dan petani. Yang harus terkena itu masyarakat kelas menengah.
“Nggak akan miskin lah kalau nolong negara,†kata politisi Partai Demokrat itu.
Terkait usulan Presiden terpilih Joko Widodo untuk menaikkan harga, Wacik mendukung hal itu untuk menekan anggaran subsidi BBM. Apalagi di benak masyarakat saat ini harga BBM itu murah.
Hingga kemarin, antrean dan kelangkaan terjadi di beberapa daerah, seperti di jalur Pantura dan Cirebon. Kelangkaan dan habisnya pasokan terlihat di beberapa pom bensin antara lain Warung Nangka, Ciasem, Patokbeusi, Sukasari Subang. ***
Pemerintah saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab terkait dipotongnya kuota BBM subsidi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menyebabkan antrean di beberapa daerah. 
.jpg)
