“Pemerintah mau bikin kilang minyak. Kita melakukan
initial assesment. Prosesnya masih awal, sebisa mungkin kita kerjakan. Nilai proyeknya Rp 100 triliun,†kata Direktur Operasi PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Yadi J Ruchandi.
PII, menurut Yadi, sangat terbuka terhadap penjaminan dan penilaian proyek dalam bentuk kerja sama pemerintah swasta (
public private partnership/PPP). Namun, nilai proyek harus di atas Rp 1 triliun.
Penjaminan dan penilaian yang dilakukan PII bertujuan memastikan proyek layak secara bisnis. Selanjutnya, pasca memperoleh penilaian dan penjaminan PPI, investor bisa meneruskan untuk
financial closing atau pembiayaan dari lembaga keuangan.
Terkait proyek kilang minyak, PII belum melakukan kajian lebih jauh karena baru sebatas ajakan.
“Kita tergantung assignment pemerintah. Itu Rp 100 triliun besar, kalau kita siap membantu,†jelasnya.
Saat ini, proyek yang menjadi fokus penilaian dan penjaminan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang 9 dan 10 senilai Rp 40 triliun di Sulawesi Selatan, proyek pengolahan air bersih di Lampung Rp 1 triliun dan Umbulan Jawa Timur Rp 2 triliun. Ketiga proyek tersebut ditargetkan memasuki kesepakatan tahun ini.
Pada kesempatan itu, Yadi juga menerangkan ada proyek yang telah lolos penilaian dan penjaminan PII, namun hingga kini belum mencapai
financial closing. Proyek tersebut adalah PLTU Batang dengan kapasitas 2.000 megawatt senilai Rp 40 triliun.
“Batang masalahnya tanah, yang akuisisi tanah di perjanjiannya adalah swasta. Dia alami kesulitan. Dia menentukan lokasi untuk akuisisi tanah. Sama bank dia ditolak karena harus selesaikan pembebasan tanah. Itu nggak selesai. Itu dikerjakan investor lokal dan asing. Lokal dari Adaro dan asing dari Jepang,†jelasnya. ***
PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) diminta men-jamin dan menilai hasil feasibility study (uji kelayakan) kilang minyak yang diproyeksi membutuhkan investasi Rp 100 triliun. 
.jpg)
