Kebutuhan Baja Dalam Negeri Masih Dipenuhi Dengan Impor

Menteri Perindustrian (Men­pe­rin) MS Hidayat mengatakan, ke­mandirian industri baja harus terus diupayakan dengan menge­depankan kemampuan suplai dan keanekaragaman produk.

“Kita tidak boleh pasif dan ber­diam diri karena per­eko­no­mian kita sedang berkembang. Apalagi pasar kita sangat poten­sial,” ujar Hidayat.

Menurut dia, pertumbuhan eko­nomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir yang terus stabil. Apalagi, jumlah kelas me­nengah terus meningkat. Hal ini jadi pendorong kenaikan pa­sar konstruksi dalam negeri dari Rp 400 triliun pada 2013 menjadi Rp 500 triliun tahun ini.

Dari angka tersebut, porsi pekerjaan baja untuk kegiatan kon­struksi rata-rata 11,24 persen atau sekitar Rp 75 triliun tahun ini.

Menurutnya, saat ini konsumsi baja per kapita Indonesia 36 kilo­gram. Dengan terus mening­kat­nya kondisi makro Indonesia maka konsumsi baja per kapita masya­rakat diprediksi terus meningkat menjadi 70 kilogram pada 2025.

“Dengan jumlah penduduk 240 ju­ta jiwa, kebutuhan baja domes­tik kita sangat tinggi,” tutur Hidayat.

Sayangnya, meningkatnya kebutuhan baja belum bisa diba­rengi pasokan dari dalam negeri. Saat ini bahan baku baja beton partegang, tali kawat baja, cable stayed, steel cord, nut and baolt, paku dan berbagai produk kawat masih harus dipenuhi dari impor.

Karena itu, Hidayat berharap ke depan banyak investor masuk untuk membangun industri baja dalam negeri. Dia pun menyam­but baik langkah PT Gunung Ga­hapi dan Nanjing Iron Steel Com­pany yang menanamkan modal­nya di industri baja untuk mem­per­oduksi wire rod dan steel bar.

Dengan adanya investasi ini dapat mensubstitusi importasi wire rod dan nemperbaiki mutu wire rod dalam negeri yang belum dapat dipenuhi seperti wire rod high carbon dan alloy steel.

Apalagi steel bar banyak dibutuhkan sebagai bahan baku industri permesinan dan kom­ponen otomotif yang selama ini impor. “Dengan berkurangnya impor akan meningkatkan peng­hematan devisa negara,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Besi dan Baja Indonesia Irvan K Hakim mengatakan, pelaku industri tidak menentang pencabutan subsidi listrik. Tapi, kalangan industri ingin rentang waktu yang lebih lama untuk menaikkan tarif dasar listrik.

Menurut dia, dampak kenaikan TDL semakin memperburuk kondisi pelaku industri baja karena mereka harus menghadapi fakta pelemahan nilai tukar rupiah. Padahal mayoritas bahan baku baja masih impor. ***

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google