“Saat ini pasti kekhawatirannya pemerintah lebih banyak berpikir politik daripada mengurus keadaan negara. Saya menduga
policy akan mandek karena tidak ada orang yang mau mengambil keputusan yang penting atau masif di tengah ketidakpastian,†ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Pemerintahan Universitas Indonesia (UI) Natalia Soebagjo.
Dia mengatakan, untuk keadaan ekonomi, Indonesia cukup tangguh bisa bertahan di tengah gonjang-ganjing politik yang akan terus berlangsung di tahun ini. Namun, yang paling penting dalam menggerakkan perekonomian adalah kepastian. Pelaku usaha di Tanah Air sangat berharap agar kebijakan pemerintah tidak berubah-ubah.
“Pemerintah memang bisa mengambil suatu keputusan apa pun, kebijakan apa pun yang baik untuk rakyatnya, asalkan keputusan itu jangan berubah-ubah. Nah, itu yang susah,†ucapnya.
Natalia mencontohkan kebijakan ekonomi yang dinilai tidak konsisten untuk kesejahteraan rakyat adalah kenaikan elpiji. Pemerintah mengombang-ambingkan keputusan sehingga spekulan memanfaatkan hal tersebut untuk menaikkan harganya lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengatakan, pemerintah akan cenderung vakum menunggu hasil Pemilu yang kemungkinan selesai Oktober mendatang.
Hal itu tentu menghambat tugas-tugas pemerintah, baik mengimplementasikan kebijakan ekonomi maupun penyerapan anggaran yang selama ini juga cenderung lambat.
“Tahun ini kemungkinan pola penyerapan anggaran akan lebih lambat sehingga polanya tidak jauh berbeda dari tahun lalu karena Presiden baru terpilih di bulan Juni. Mudah-mudahan tidak ada putaran kedua jadi lebih cepat,†terangnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo berjanji tetap akan berupaya menjaga stabilitas perekonomian tahun ini. Hal ini bertujuan untuk menekan defisit neraca perdagangan (
current deficit account/CAD).
“Kebijakan Bank Indonesia tahun ini tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makro prudensial dan sistem pembayaran,†katanya. ***
Kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah tahun ini disinyalir tidak akan berjalan dengan baik, bahkan cenderung terhambat. Hal itu lantaran pemerintah lebih fokus memikirkan kepentingan politik dibanding kesejahteraan masyarakat. 
