Mengerek Harga Elpiji Dilema Buat Pertamina

Ketua DPP PKS Bidang Kewirausahaan Achmad Rilyadi mengatakan, kisruhnya kenaikan harga elpiji 12 kg tidak bisa dibebankan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Pertamina saja.

Menurut dia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik juga harus ikut bertanggung jawab soal kekisruhan itu. Pasalnya, Pertamina dari tahun lalu sudah mengusulkan kenaikan harga elpiji non subsidi tersebut, namun Menteri ESDM dan pemerintah diam saja. Alhasil, kerugian perusahaan pelat merah itu terus membengkak.

“Jika dulu usulan ini langsung diaminin oleh pemerintah dengan membahasnya di tingkat Menko Perekonomian, tentu tidak akan kisruh sekarang. Hanya menteri BUMN yang mendukung karena itu membebani perusahaan,” kata Achmad kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut bekas anggota Komisi VII DPR ini, kebijakan kenaikan elpiji itu memang dilematis bagi Pertamina. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan untuk mengerek harga karena elpiji 12 kg bukan barang subsidi.

“Jika tidak diindahkan oleh Pertamina, maka direksi bisa dianggap korupsi. Apalagi, direksi sudah melakukan koordinasi sebelum melakukan kebijakan kenaikan harga itu,” belanya.

Dia juga meminta kepada para politisi sebelum berkomentar hendaknya mengerti dulu duduk persoalan. “Jangan serta merta menyalahkan Menteri BUMN dan Pertamina, apalagi hanya sekadar menjaga citra menjelang pemilu,” sindir Achmad.

Sebelumnya, Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memutuskan merevisi kenaikan elpiji 12 kg dari Rp 3.959 menjadi Rp 1.000 per kg.

Menteri BUMN Dahlan Iskan siap pasang badan lantaran telah memutuskan menaikan harga elpiji. Selain itu, dengan memutuskan kenaikan harga elpiji 12 kg menjadi Rp 1.000 per kg akan berdampak pada pengurangan setoran dividen untuk pemerintah.

Sebab itu, Dahlan mengatakan, pihaknya akan mendorong  penggunaan pipa untuk jalur distribusi gas guna menekan harga gas. ***