Pengamat ekonomi Aviliani menilai, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengemÂbangkan dunia usaha, khuÂsusnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), beÂlum optimal.
“Hingga saat ini pelaku UMKM masih tersandera perÂmaÂsalahan pasokan energi seÂperti listrik dan gas sampai keÂlangkaan bahan baku. SaÂngat kacau, usaha kecil meÂngeluh listrik mati, gas kuÂrang, bahan baku kurang, itu kan nggak konsisten,†kataÂnya saat diskusi publik meÂngenai GeÂliat UMKM di TeÂngah SuÂku BuÂnga Tinggi di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, belum optiÂmalÂnya dukungan pemerintah juga terlihat dari daya saing UMKM Indonesia yang terÂgolong rendah. Di kawasan Asia Tenggara, UMKM InÂdonesia berada di bawah FiliÂpina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dalam lingkup lebih luas kalah dibandingkan Jepang, Korea Selatan, China dan Hong Kong.
Peringkat daya saing global Indonesia versi
World EconoÂmic Forum (WEF) be
rÂada di posisi keenam atau di bawah Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura.
Aviliani mengatakan, peÂmeÂrintah bisa meniru upaya yang dilakukan Pemerintah ThaiÂland dalam meÂngemÂbangkan UMKM. ThaiÂland menerapkan kebiÂjakan satu produk per keÂcamatan, seÂhingga masing-maÂsing wilaÂyah mempunyai proÂduk ungÂgulan yang berbeda.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu meÂngaÂtakan, 2015 akan menjadi taÂhun berat dan ketat bagi UMKM dalam negeri karena memasuki perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN EcoÂnomic Community (AEC).
Sementara negara-negara ASEAN lain terus berusaha melindungi UMKM-nya dari serbuan produk yang sama dari negara lain, salah satunya dengan membuat hambatan masuk.
Aviliani berharap, KeÂmenÂterian Koperasi dan UKM ke depannya tidak hanya fokus pada pembiayaan, tapi juga bagaimana membangun
partÂnership UMKM.
Dia juga menyinggung soal tingginya suku bunga bank yang membuat pelaku UMKM keÂsulitan mengembangkan roda bisnisnya, sehingga sulit berÂsaing dengan produk-proÂduk luar negeri.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Aris Yunanto mengatakan, peÂmerintah selaku pemegang keÂbijakan saat ini harus menÂcarikan skema yang tepat guÂna menjembatani faktor kebuÂtuhan UMKM. Salah satunya lewat subsidi bunga.
“Pemerintah perlu mengÂubah sistem bantuan dalam KUR (kredit usaha rakyat) yang semula bersifat
collateÂral menjadi sistem subsidi buÂnga,†saran Aris. [Harian Rakyat Merdeka]
Dukungan pemerintah maÂÂsih kurang menciptakan ekosistem dunia usaha yang konÂdusif. Padahal, bangsa yang hendak mengarah ke negara maju harus meÂningÂkatÂkan jumlah pengusaha. 
.jpeg)
.jpeg)
