Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengingatkan pemerintah untuk menolak intervensi terkait status kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam menyusul rencana kedatangan Presiden Prancis Francois Hollande ke Indonesia pada 18 Oktober nanti.
“Pemerintah harus tunjukkan kedaulatan migas kepada mereka,†pintanya di Jakara, kemarin.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu, pemerintah tidak boleh tunduk pada keinginan Prancis untuk memperpanjang Blok Mahakam kepada Total EP Indonesie. Pengelolaan Blok Mahakam pasca-2017 harus dijalankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pertamina (Persero).
Erani mengatakan, bentuk intervensi atau diplomasi yang dijalankan Prancis sebenarnya wajar saja. Hal serupa dilakukan Pemerintah Rusia yang mendukung perusahaan negaranya, Gasprom.
“Hanya saja, kita terlalu lugu menyikapi hal itu. Artinya, sampai hari ini kita belum mendefinisikan secara tepat apa arti kepentingan nasional di bidang ekonomi, sehingga kebijakan ekonomi sering kali tidak mencerminkan kepentingan nasional,†jelasnya.
Menurut Erani, di masa lalu memang pengelolaan sumber daya alam belum bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan teknologi dan pendanaan. Namun, kini baik teknologi maupun pendanaan bukan lagi masalah.
Selain itu, pengelolaan migas mesti dijalankan sesuai amanah konstitusi, yakni pemerintah menguasai dan mengelola secara penuh. “Artinya, tidak seperti sekarang, yakni pemerintah hanya memiliki, namun kemudian dijalankan atau diserahkan ke pihak asing,†katanya.
Wakil Direktur Refomainer Energi Komaidi Notonegoro juga meminta hal serupa. Menurut dia, pemerintah harus menolak segala intervensi baik yang dilakukan Prancis maupun Jepang untuk memperpanjang Blok Mahakam. “Total dan Inpex sudah menikmati keuntungan selama 50 tahun di Blok Mahakam,†katanya.
Berbeda dengan pengamat, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengungkapkan, Total E&P Indonesie tetap akan mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Alasannya, karena blok tersebut tidak hanya sekadar dioperasionalkan seperti blok minyak dan gas bumi pada umumnya.
Susilo berdalih, kondisi sumur di Blok Mahakam kini hasilnya 98 persen berwujud air sehingga butuh penanganan khusus. Untuk itu, ketika kontrak Blok Mahakam akan berakhir 2017, maka saat ada kontrak baru pihak Total E&P akan tetap dilibatkan dalam mengelola di blok yang kaya dengan cadangan migas tersebut.
Kendati begitu, Susilo mengaku semua pertimbangan akan dievaluasi sebelum memutuskan nasib Blok Mahakam.
Head Department of Media Relations Total E&P Indonesia Kristanto Hartadi mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian dari Pemerintah Indonesia soal Blok Mahakam.
“Saya belum punya info apa-apa sampai saat ini. Keputusan ada di pemerintah, kita tunggu saja†ujarnya.
Meski begitu, menurut dia, perusahaan minyak asal Prancis ini akan tetap mempertahankan produksinya sampai 2015. Ia yakin Total bisa produksi 1.747 juta kaki kubik dan 65.960 barel kondensat dan minyak per hari.
Sebelumnya, perusahaan asal Jepang Inpex Corporation mengajukan perpanjangan kontrak eksplorasi Blok Mahakam yang akan habis di 2017 kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu sempat dibicarakan antara CEO Inpex Toshiaki Kitamura dengan Presiden SBY.
“Beliau (Kitamura) sedang ajukan ke pemerintah usulan bagaimana sesudah 2017. Tentu kami sedang evaluasi sebaik-baiknya untuk kepentingan negara kita,†kata Menteri ESDM Jero Wacik. [Harian Rakyat Merdeka]
Pemerintah Indonesia diminta menolak segala intervensi dari berbagai pihak terkait nasib Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang akan habis kontraknya pada 2017. 
.jpeg)
.jpeg)
