Ada Komisi Pejabat di Balik Persetujuan Mobil Murah

LAPORAN:

Minggu, 22 September 2013, 18:01 WIB

Ada Komisi Pejabat di Balik Persetujuan Mobil Murah

Adhie M Massardi/net

Kebijakan pemerintah mengadakan program mobil murah menimbulkan tanda tanya besar. Di balik sulitnya mengatasi kemacetan jalan raya akibat jumlah kendaraan roda empat yang membludak, pemerintah justru menawarkan mobil dengan harga terjangkau kepada masyarakat.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menyakini ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan di balik program mobil murah.

"Saya bisa pastikan menteri-menteri yang mendesain, menyetujui mobil murah mendapat komisi atau suap. Tinggal bagaimana cara mereka menyembunyikannya. Ini tidak mungkin kalau tidak ada fee dari hasil produksi mobil itu," ujarnya usai menghadiri jumpa pers Koalisi Tolak APEC di Penus Cafe, Cikini, Jakarta, Minggu (22/9).

Menurut Adhie, adanya permainan pejabat negara untuk mengais keuntungan amat sering terjadi dalam setiap kebijakan impor di Indonesia.

"Kebijakan koruptif ini harus dilawan sebagaimana juga soal migas yang kita tahu ternyata dikuasai oleh mafia, dan mobil murah sama dengan yang lain dikuasai mafia otomotif," katanya.

Namun begitu, dugaan korupsi dari program mobil murah belum tentu digunakan untuk kepentingan kampanye jelang Pemilu 2014. Bisa juga, hal itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri.

"Ini sudah lazim di balik semua proses impor karena mengandung unsur komisi yang sangat besar. Soal ramah lingkungan dan lain-lain hanya kemasan untuk seolah-olah menunjukkan langkah mereka benar," jelas Adhie. [ian]