Untuk itu, kata Andy, pihaknya akan memperketat pengawasan penyaluran BBM. Sebab, kegiatan penyelewengan tetap memungkinkan dengan masih adanya disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi.
“Bedanya sekitar Rp 3.000 per liter. Artinya masih memungkinkan orang untuk melakukan spekulasi, mengambil keuntungan di antara disparitas itu,†ujarnya.
Apalagi, lanjut Andy, di daerah-daerah yang belum tersedia BBM non subsidi. Menurutnya, potensi penyalahgunaan dan penyelundupannya masih ada, kecuali harganya tidak lagi disubsidi.
“Misalnya harga keekonomian Rp 9.500 per liter, taruh saja harga subsidinya Rp 8.500 per liter. Masih ada subsidi Rp 1.000 per liter. Orang tidak akan mau berspekulasi,†ungkapnya.
Andy juga mengeluhkan sanksi untuk pelaku penyelundupan BBM subsidi masih ringan. Dia bilang, dalam undang-undang disebutkan, hukuman buat pelaku yang melakukan kegiatan penyelundupan BBM maksimal denda Rp 5 miliar.
“Efek jeranya masih kecil. Namun, buat yang jual BBM pakai botolan dihukum begitu nggak mungkinlah,†katanya.
Sedangkan Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengatakan, pihaknya menunda pemasangan alat pencatat konsumsi BBM subsidi atau Radio-frequency identification (RFID) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang seharusnya dimulai Senin (1/7).
Ali beralasan, molornya pemasangan alat pengendali BBM ini karena pihaknya memprioritaskan pelayanan SPBU pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.
â€Bukan ditunda, tapi kami menyesuaikan diri karena seminggu lalu kami tidak bisa mengutak-atik pelayanan SPBU baik menjelang dan sesudah penyesuaian harga BBM subsidi,†tuturnya.
Dia mengaku, alat RFID akan mulai dipasang kembali pada pertengahan Juli ini. Rencana itu telah dikoordinasikan dengan Kementerian dan lembaga terkait.
“Mudah-mudahan pertengahan Juli, RFID sudah mulai bisa kami pasang di 40 SPBU dan 10 juta kendaraan mobil di DKI Jakarta secara serentak,†jelas Ali.
Ali menambahkan, realisasi penyaluran BBM subsidi jenis solar dan premium pasca kenaikan harga, masih berada di bawah rata-rata penyaluran harian normal. Menurutnya, ini merupakan efek sementara dari kebijakan kenaikan harga. [Harian Rakyat Merdeka]
Kenaikan harga BBM subsidi belum bisa mengurangi kegiatan penyelundupan bensin. Hal itu Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Andy Noorsaman Sommeng di Jakarta, kemarin. 
