Pemerintah Masih Tunggu Lampu Hijau Dari Senayan

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menegaskan, kenaikan harga BBM belum bisa dilakukan jika belum ada persetujuan soal BLSM.

“Kenaikan BBM hanya bisa dilakukan kalau kompensasinya ada. Jika pembahasan kompensasinya selesai, maka kenaikan BBM akan dilakukan,” katanya, kemarin.

Menurut Chatib, untuk mengatasi peningkatan kemiskinan akibat kenaikan harga BBM, pemerintah tidak hanya menyiapkan program BLSM Rp 150 ribu per bulan selama lima bulan. Tapi, ada program lain seperti beras untuk rakyat miskin (raskin), PKH (Program Keluarga Harapan), infrastruktur desa dan padat karya.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi mengatakan, pemberian BLSM yang hanya Rp 150 per bulan selama lima bulan tidak akan membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga BBM subsidi.

Menurut dia, seharusnya BLSM yang diberikan kepada masyarakat miskin itu Rp 600 ribu per bulan. Hal itu untuk mengantisipasi berapa pun penyesuaian harga yang akan ditetapkan pemerintah. “Itu memperhitungkan tambahan laju inflasi, seperti kenaikan transportasi publik dan barang-barang konsumsi,” katanya.

Sedangkan sisa dari penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari penyesuaian harga tersebut, hendaknya digunakan untuk  pembangunan infrastruktur energi seperti kilang, city gas dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) kendaraan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfi Othniel Fredric Palit menilai, pemberian BLSM tak akan berpengaruh banyak pada perubahan komposisi masyarakat miskin.

Ketimbang BLSM, Dolfi menyarankan pemerintah membuat program padat karya berbasis pedesaan. Tambahan kebutuhan anggaran bagi pelaksanaan Program Perluasan dan Percepatan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM sekitar Rp 30 triliun dianggap lebih baik digunakan untuk membangun pedesaan. 

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi itu dilakukan untuk mengurangi disparitas harga.

“Orang melakukan penyalahgunaan akan semakin berkurang kalau disparitas harga itu berkurang,” ujar Sommeng, kemarin.

Menurut dia, tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi menimbulkan para spekulan. Orang lebih baik bolak-balik ke SPBU beli bensin, terus bensinnya dimasukkan ke botol kemudian kembali dijual.

“Dia (orang) beli Rp 4.500 per liter kemudian dijual Rp 6.000 per liter sudah lumayan. Apalagi kalau di pinggiran ada industri yang juga haus minyak solar,” katanya.

Menurut Sommeng, kalau subsidi hanya kepada BBM dengan disparitas yang cukup tinggi akan sulit mencapai sasaran. Subsidi seharusnya kepada orang untuk produktivitas sehingga yang tadinya tidak mampu, dengan adanya subsidi bisa berproduksi. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google