Subsidi KAI Ditambah Rp 387 M, Asalkan Proyek E-Ticketing Beres

Anggota Komisi V DPR Saleh Husin mengatakan, audit subsidi tersebut sangat penting agar penggunaan anggaran subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawaban.

“Saya kira permintaan Kemenhub agar BPK mengaudit subsidi KAI harus kita dukung,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Saleh, penggunaan public service obligation (PSO) KAI perlu diaudit agar jelas penggunaannya dan tidak bias ke mana mana.

Ia menjelaskan, sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi umum massal yang layak dan memadai untuk masyarakat terutama kelas bawah. Padahal, di satu sisi pemerintah mengimbau masyarakat membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

Direktur Lalulintas dan Kereta Api Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, pihaknya telah meminta BPK mengaudit PT KAI. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu diduga tidak melakukan perawatan dan investasi ulang pada kereta mereka. Padahal, subsidi yang diberikan pemerintah setiap tahun ada komponen untuk perawatan dan investasi ulang. “Sudah saya sampaikan kepada BPK tolong diaudit,” ujarnya.

Menurut Budi, BPK sudah melakukan audit sejak April 2013. Namun, lembaga ini belum bisa menemukan ke mana rimbanya dana perawatan dan investasi ulang itu. Kemenhub sendiri hanya bertugas memverifikasi laporan penggunaan subsidi yang diberikan pemerintah pada KAI.

Namun, lanjut Budi, data-data yang diberikan KAI juga terbatas sehingga pihaknya tidak bisa melakukan penelusuran lebih dalam. Dalam kontrak 2013, KAI berjanji akan memasang server yang terhubung langsung dengan Kemenhub. Tujuannya agar pemerintah bisa memantau langsung penggunaan subsidi.

Kendati begitu, Hanggoro berjanji tetap akan memberikan tambahan subsidi kepada KAI sebesar Rp 387 miliar untuk penumpang KRL Ekonomi AC. Dengan adanya subsidi ini, dia memperkirakan dapat menurunkan harga tiket Rp 4.000.

“Akan diberikan subsidi Rp 4 ribu, misalnya rute terjauh Jakarta-Bogor yang tarif sebenarnya Rp 9 ribu, penumpang hanya akan membayar Rp 5 ribu,” katanya.

Namun, Kemenhub mensyaratkan KAI mesti merampungkan program e-ticketing terlebih dahulu untuk mendapatkan subsidi ini. “Kalau disetujui akan diterapkan per 1 Juli namun harus selesaikan dulu e-ticketing,” katanya.

Menurutnya, rencana ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR. Namun masih perlu persetujuan dari Kementerian Keuangan terkait tambahan dana Rp 387 miliar.

Untuk diketahui, tahun ini subsidi yang telah disepakati Rp 704 miliar. Itu belum termasuk rencana tambahan anggaran untuk subsidi KRL AC sebesar Rp 387 miliar.  Dana PSO bagi angkutan KA ekonomi dikucurkan sejak tahun 2000 sebesar Rp 59 miliar dan meningkat menjadi Rp 770,1 miliar pada 2012. Namun, dana 2012 hanya diserap KAI sebesar Rp 623,89 miliar.

Kepala Humas KAI Mateta Rizalulhaq  menegaskan pihaknya siap diaudit BPK terkait penggunaan dana subsidi alias PSO.  “Silakan saja diaudit,” tegasnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, setiap tahunnya KAI juga selalu diaudit BPK. Karena itu, pihaknya tidak terlalu kaget dengan permintaan audit tersebut.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, saat ini biaya perawatan kereta sangat besar. Pasalnya, kereta yang ada di KAI sebagian besar sudah uzur, sehingga spare partnya mahal.
“Jika pemerintah curiga penggunaan subsidi, ya lakukan audit. Jika perlu pemerintah membuat sendiri perusahaan kereta api baru untuk kelas ekonomi.

Sedangkan KAI untuk kelas komersial,” jelasnya.

Menurut Djoko, pemberian subsidi tiket bagi pengguna KAI sangat positif . Ini untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menekan konsumsi BBM subsidi. Subsidi yang diberikan KAI saat ini sebesar Rp 1,4 triliun. Angka tersebut dianggap sangat minim jika dibanding subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) Rp 170 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google