Tukar Guling Gas & BBM Impor Picu Devisa Negara Hilang Rp 180 Triliun

Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Qayum Tjandranegara menjelaskan, tahun ini Indonesia berpotensi kehilangan devisa negara senilai Rp 180 triliun dari pertukaran gas yang diekspor ditukar dengan BBM impor.

“Satu liter gas yang diekspor gantinya satu liter BBM impor. Kalau harga gas 50 persen dari harga satu liter BBM, maka untuk membelisatu liter BBM impor negara sudah kehilangan devisa 50 persen dari harga satu liter BBM impor. Dengan perhitungan seperti ini, estimasi hilangnya devisa kita bisa Rp 180 triliun,” beber Qoyum.

Akibatnya, kata dia, pada 2010 negara sudah kehilangandevisa Rp 135 triliun dan pada 2012 sebanyak Rp 175 triliun. Apalagi pada 2012 ada tambahan biaya sebesar Rp 41 triliun.

Menurut Qayum, Indonesia selalu kehilangan devisa akibat dibebani ekonomi berbiaya tinggi karena memanfaatkan energi mahal seperti BBM. Lifting minyak cuma 830 ribu barel per hari, sedangkan gas 1,5 juta barel ekuivalen per hari.

“Yang disayangkan, banyak pihak yang meributkan lifting minyak tetapi nggak ada yang meributkan 750 ribu barel gas yang diekspor dengan harga murah, bahkan setengah harga,” tanyanya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Susilo Siswoutomo membantah anggapan bahwa ekspor gas tidak menguntungkan bagi negara. “Ah kata siapa tidak menguntungkan,” ucapnya.

Menurut Susilo, pernyataan Qoyum tersebut bukan pernyataan resmi BPH Migas, tapi hanya statemen pribadi. Kendati begitu, dia mengakui koordinasi yang minim di kalangan pemerintah.

“Kita harus punya policy yang jelas. Punya gas tapi tempatnya terpisah-pisah, terpencil. Yang ada di tengah Masela, Bintuni, di laut dalam. Meski gasnya ada, tapi industri ada di Jawa, di Pantura (pantai utara). Jadi gas ada, konsumen ada, tapi jauh-jauh,terpaksa dikirim pakai pipa. Itu pun infrastrukturnya terlambat,” terangnya.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto mengatakan, sudah saatnya Indonesia memaksimalkan penggunaan gas bumi untuk keperluan domestik. Persoalan gas yang terlalu banyak diekspor karena kurang koordinasi di kalangan pemerintah.

“Kita tidak mampu menetapkan prioritas dan membuat keputusan, itu menjadi akar persoalannya. Saat kita konflik dengan PGN (Perusahaan Gas Negara), kita tidak bisa merumuskan kepentingan nasionalnya di mana. Kita kesulitan menetapkan kepentingan nasional,” jelas Panggah.

Anggota Komisi VII DPR Milton Pakpahan mengatakan, ke depan paradigma bisnis dan pengelolaan gas harus diubah secara perlahan. Pasalnya, paradigma sekarang merupakan warisan dari Orde Baru, sehingga pemerintah dihadapkan antara masa lalu dan masa depan.

Menurut Milton, negara saat ini masih terikat beberapa kontrak perjanjian jual beli gas jangka panjang dengan negara-negara pembeli, sedangkan kontrak tersebut warisan masa lalu. Namun secara perlahan, dia meminta pemerintah memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri. [Harian Rakyat Merdeka]

BACA JUGA:

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Pergerakan Harga Energi Global Masih Jadi Penentu Arah Inflasi Indonesia

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•