SKK Migas Diminta Utamakan Pasokan Gas Dalam Negeri

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengingat­kan Kepala Satuan Kerja Khu­sus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini lebih mem­prio­r­itaskan pasokan gas dalam ne­geri, baik untuk pembangkit lis­trik maupun industri dalam negeri karena memberikan dam­pak yang besar terhadap perekonomian.

“Selama ini gas kebanyakan diekspor,” kata Ketua Depar­temen Energi DPP KNPI Arif Rachman di Jakarta.

Di lain pihak, lanjut Arif, dae­rah penghasil gas seperti Ka­limantan, Aceh dan Papua elek­trifikasi listriknya di bawah 50 persen dan industri tidak tum­buh di sana. Ini membuat be­berapa sektor ekonomi tidak berkem­bang yang akhirnya menim­kan ketidakadilan.

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta SKK Mi­gas yang dulu bernama BP Mi­gas menghilangkan cap pro asing yang selama ini melekat.

“Ada kesan di masyarakat bahwa SKK Migas terlalu pro asing, harus dicegah,” cetus Wacik.

Menurut Wacik, SKK Migas harus memberikan ketegasan bahwa perusahaan migas na­sional akan menjadi prioritas dalam eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

“Perusahaan nasional harus dapat porsi yang besar di ne­ga­ra kita. Tapi investasi asing te­tap dibutuhkan untuk me­nun­jang modal dan teknologi,” jelas menteri asal Partai De­mokrat ini.

KNPI juga mengimbau SKK Migas menaikkan kem­bali lif­ting/produksi minyak yang se­lama 5 tahun terakhir menurun.

“Kita harapkan SKK Mi­gas dapat menggiatkan kem­bali kegiatan eksplorasi sehingga cadangan migas nasional bisa naik. Ini sangat pen­ting untuk tabungan generasi mendatang,” jelas Arif.

Menurut Arif, SSK Migas juga perlu mengendalikan cost recovery, ditengah merosotnya produksi minyak. Ini patut di­waspadai terjadi pemborosan besar-besaran di segala lini.

“SKK Migas harus mampu memastikan investasi di bidang migas bisa berjalan dengan baik. Selain itu harus mem­be­rikan manfaat nyata dan sum­bangan besar ke daerah yang punya potensi migas,” ucapnya.

Arif menambahkan, KNPI sangat berharap SKK Migas mampu menjaga independensi dan profesionalitas dengan tidak melayani kepentingan partai partai untuk dijadikan sumber logistik. Hal ini mengingat 2013 dan 2014 adalah tahun politik menjelang Pemilu. [Harian Rakyat Merdeka]