Pemasangan Stiker Cuma Hamburkan Duit Doang

Meski pengimplementasian program pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersub­sidi bagi kendaraan dinas meng­gu­nakan stiker banyak dikritisi, Ke­menterian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) keukeuh meng­gunakan cara tersebut tahun ini.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, pihak­nya masih tetap menggunakan stiker yang ditempel pada ken­daraan dinas. Alasannya, pelak­sanaannya tertera dalam Per­aturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2012.

“Penempelan stiker itu untuk me­nandai kendaraan dinas yang tidak boleh menggunakan BBM ber­subsidi,” kata Susilo saat So­sialisasi Permen Nomor 1 Tahun 2013 di kantornya, kemarin.

Berdasarkan pantauan Rakyat Merdeka di tempat parkir Ke­men­­terian ESDM, kualitas stiker yang ditempel pada kendaraan dinas tersebut mudah rusak dan ada beberapa yang luntur.

Kepala Badan Pengatur Ke­giatan Hilir Minyak dan gas bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng juga mengakui, kua­litas stiker yang ada saat ini kua­litasnya kurang bagus. “Iya, me­mang jelek,” kata Sommeng.

Dia juga kesal ketika menge­tahui buruknya kualitas stiker pembatasan BBM untuk peme­rintah maupun BUMN se-Jabo­detabek.  Disamping mudah me­nge­lupas, warna stiker pem­ba­tasan BBM juga mudah pudar. Pihaknya menjan­jikan kualitas stiker untuk pem­batasan di Jawa dan Bali akan lebih baik.

Sebelumnya, Sommeng me­nga­takan, anggaran yang dike­luarkan tahun lalu untuk 200 ribu stiker di Jawa-Bali sekitar Rp 2 miliar. Adapun pema­sangan­nya akan ditempel di sisi dalam kaca mobil sehing­ga tidak mudah rusak.

Menurutnya, efek penggunaan stiker untuk pembatasan kon­sum­­si BBM masih belum besar. ”Jika ingin pembatasan efektif, stiker harus dilengkapi chip Radio Fre­quency Identification (RFID),” usul Andy.

Pengamat energi dari Refor­Miner Institute Komaidi Noto­negoro mengatakan, perlu ada­nya audit terkait buruknya kua­litas stiker tersebut.

“Seperti yang ter­lihat se­karang, stiker itu sudah di­rudung masalah seperti penga­wasan dan opera­sional lain­nya,” kata Komaidi.

Menurutnya, perbaikan kebija­kan BBM harus dimulai dari pe­nataan mobil pribadi dan ke­naik­an harga. “Tapi dengan pem­ba­tasan seperti ini (stiker) yang di­hemat tidak seberapa, justru meng­hambur-hamburkan uang APBN,” tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, ren­cana pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tidak akan efek­tif dengan mekanisme me­ma­sang stiker. Untuk itu, dia akan me­minta keterangan pemerintah sam­pai sejauh mana keefektifan penggunaan stiker ini. Termasuk soal pembuatan stiker yang me­makan anggaran besar tapi kua­litasnya buruk.

“Ini kebijakan pemborosan. Kita akan terus evaluasi pelak­sanaannya. Apalagi stiker ter­sebut sangat mudah digandakan atau dipalsukan,” kata Satya. [Harian Rakyat Merdeka]