Diadukan Ke WTO, DPR Dukung Pemerintah Hadapi Manuver AS

DPR mendukung pemerintah menghadapi aduan Pemerintah Amerika Serikat (AS) ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) soal pengetatan impor hortikultura.

Anggota Komisi IV DPR Nabiel Al-Musawa menyayang­kan sikap Pemerintah AS yang mengadukan Peme­rintah Indo­nesia terkait kebijakan pemba­tasan impor hortikultura, ternak dan produk ternak ke WTO.

“Terkait laporan tersebut, me­nurut informasi yang saya terima, Pemerintah Amerika Seri­kat baru meminta WTO mem­fasi­litasi kon­sultasi dengan Indo­nesia perihal kebijakan pem­batasan impor ter­sebut, ya belum sampai ke gugat­an,’’ ujar Nabiel, kemarin.

Anggota Fraksi PKS ini me­ni­lai, kebijakan penetapan aturan impor hortikultura dan hewan ternak serta turunannya itu sudah benar adanya. Dalam kajiannya, pemerintah tidak melanggar atur­an WTO maupun Organisasi Ke­sehatan Hewan Dunia (WHO). Karena itu, lanjut dia, pemerintah ingin melindungi produk horti­kul­tura dan ternak dalam negeri.

WTO menyatakan, jika tidak terjadi penyelesaian sengketa dalam 60 hari, akan diproses da­lam arbitrase. Sebelumnya, bebe­rapa negara seperti AS, Jepang, Uni Eropa dan Kana­da juga mem­pertanyakan kebija­kan kuo­ta impor Indonesia ini.

Dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ter­jadi, jika nantinya laporan AS berlan­jut menjadi gugatan, Na­biel me­negaskan akan men­du­kung pe­nuh segala upaya peme­rintah un­tuk menghadapi manu­ver Washington ke WTO.

“Pemerintah harus memper­siapkan ahli hukum dan lawyer-lawyer terbaik untuk menghadapi gugatan tersebut,” sarannya.

Ketua Kelompok Fraksi (Pok­­si) IV Fraksi PKS ini me­ngatakan, kebijakan mengenai pembatasan impor buah, sayuran, ternak dan produk ternak (da­ging) telah ber­dampak positif ter­hadap menu­runnya angka impor­tasi ter­sebut, sesuai dengan Per­aturan Menteri Pertanian (Per­mentan) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Reko­men­dasi Impor Produk Hor­tikul­tura (RIPH) dan Peratur­an Men­teri Perda­gangan (Permen­dag) No­mor 60 Tahun 2012 ten­tang Ke­tentuan Impor Produk Hortikultura. Pe­merintah harus bisa mem­per­ta­hankan ke­pen­tingan nasio­nal.

“Jangan mau diinter­vensi oleh pihak asing. Ini soal ke­dau­latan dan kemandirian kita se­bagai bangsa. Sudah seharus­nya Indo­nesia sebagai negara yang ber­martabat berhak untuk me­nen­tukan nasibnya sendiri demi me­nuju kedaulatan dan keta­ha­nan pangan nasional,” tutup Nabiel.

Ketua Komisi IV DPR Roma­hurmuziy mengatakan, aduan Pemerintah AS harus dihadapi Pemerintah Indo­nesia. Apa­lagi selama ini kebe­basan impor hor­tikultura telah merugikan  petani.

“Keru­gian impor hortikultura itu sudah merugikan puluhan ribu petani lokal,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan argumen jika pasar-pasar modern, hypermart, tradi­sional dan kaki lima sudah di­kua­sai hortikultura impor. Apalagi, dampak dari impor yang terbuka itu menyebabkan banyak harga holtikultura yang jatuh.

Dia mencontohkan, harga ba­wang merah di Brebes yang ron­tok saat panen karena digempur produk bawang impor. Begitu juga di Dieng, dimana harga ken­tang terjun bebas saat panen ka­rena serbuan kentang impor.

Politisi PPP itu menilai, lang­kah pemerintah memperketat im­por masuk hortikultura tidak me­langgar aturan WTO. Sebab, da­lam aturan WTO juga diatur se­buah negara boleh melakukan pengamanan terhadap pertanian dalam negerinya untuk kepen­tingan negara.

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan, peme­rin­tah siap menjelaskan pem­batasan impor produk hortikul­tura kepada WTO dan Peme­rintah AS. Menu­rutnya, surat yang disampaikan WTO kepada pemerintah bu­kan­lah surat keberatan, melain­kan permintaan konsultasi.

“WTO ingin memfasilitasi kon­sultasi dengan Amerika Seri­kat, bukan keberatan. Kami siap kapan pun dipanggil, tetapi jad­wal­nya WTO yang mengatur,” jelas Suswono.

Menurutnya, Pemerintah Indo­nesia diberikan waktu 60 hari untuk menjawab keberatan ter­sebut. Apabila upaya tersebut menemui jalan buntu, akan di­tempuh langkah arbitrase.

“Kami optimis penjelasan yang diberikan bisa diterima WTO,” imbuhnya.

Ketua Dewan Hortikultura Na­sional Benny Kusbini menga­takan, pemerintah harus tegas menghadapi laporan AS ke WTO. Dia mendukung langkah peme­rintah yang memperketat impor masuk holtikultura.

Dia mengatakan, sebenarnya nilai impor hortikultura dari AS tidak besar atau di bawah 10 per­sen dari total impor ke Indonesia. “Impor mereka itu anggur dan jeruk,” ujar Benny.

Kementerian Perdagangan RI sebelumnya mengeluarkan Per­mendag Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura pada 7 Mei 2012. Dalam aturan ter­sebut, impor hortikultura diper­ketat, termasuk supermarket di­larang mengimpor langsung produk hortikultura, produk he­wan dan hewan. [Harian Rakyat Merdeka]