Akurasi Hasil Monitor Menperin Diragukan

“Belum ada yang kena banjir se­hingga sentra produksinya pabrik tersebut jadi macet,” papar Hida­yat sebelum menghadiri rapat koor­dinasi (rakor) soal PT Indo­nesia Asahan Aluminium (Ina­lum) di Kantor Kementerian Koor­dinator Bidang Perekono­mian, Jakarta, Jumat (18/1).

Dia mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum menghi­tung berapa besar kerugian aki­bat ban­jir. Namun, dalam ming­gu ini dia akan bertemu dengan pengu­saha untuk mengin­ven­tarisasi dam­pak banjir serta men­cari solusi­nya. “Kalau hujan se­perti ini saya kira bukan natural disaster,” ujar Hidayat.

Kepala Badan Koordinasi Pe­nanaman Modal (BKPM) Chatib Basri menegaskan, banjir besar yang melanda Jakarta belum mengganggu investasi. Dia lan­tas mengingatkan, apa yang terjadi di Jakarta belum separah banjir Thailand pada 2011 lalu.

“Yang dilihat pertama ada­lah seberapa jauh dampaknya. Ka­rena, kita bicara hari ini me­mang mungkin beberapa kegiatan ter­ganggu, tapi saya lihat dam­pak­nya belum begitu besar sam­pai mengganggu investasi,” tuturnya.

Chatib mengakui,banjir besar kemarin memang menjadi soro­tan dunia. Namun, hal serupa ju­ga terjadi di sejumlah negara. Dia meyakini, investor telah mem­per­timbangkan semua hal sebe­lum berin­vestasi ke Indonesia terma­suk bencana banjir.

Berbeda dengan hasil monitor Menperin, banjir yang menge­pung kawasan industri Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Jakarta, membuat potensi ke­rugian bagi perusahaan di ka­wasan tersebut. Selain memutus akses kegiatan distribusi ba­rang, banjir juga menghentikan kegia­tan produksi maupun per­gudaga­ngan di JIEP.

“Dengan asumsi satu perusa­haan perputarannya Rp 1 miliar, maka perusahaan jumlahnya 375 perusahaan diperkirakan sekitar Rp 100-150 miliar loss yang di­timbulkan banjir hari ini ,” kata Kepala Humas PT JIEP Achmad Maurizal.

Achmad mengatakan, potensi kerugian tersebut diperkirakan ma­sih lebih besar dari kenyataan­nya. Pasalnya, se­bagian besar dari 375 perusahaan di JIEP berhenti beroperasi ka­rena banjir dan para pekerja pun ba­nyak yang terg­anggu untuk ma­suk  maupun keluar kawasan. [Harian Rakyat Merdeka]