BUMN Terancam Gagal Garap Proyek Kakap DKI

Kerja sama yang dibangun oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) itu, terancam kan­das di tengah jalan. Pasalnya, se­jumlah proyek yang direnca­na­kan keduanya semakin tak jelas kelanjutannya.

PT Pembangunan Perumahan (PP), salah satu BUMN yang di­ikutsertakan dalam pertemuan antara Dahlan dan Jokowi me­nyatakan, sedang mengevaluasi kembali proyek-proyek yang di­rencanakan dalam pertemuan tersebut.

“Kita masih evaluasi, masih kita pelajari,” tutur Direk­tur Utama PTPP Bambang Tri­wi­bowo usai acara Marke­teers Club di Jakarta, Kamis (6/12).

PT Hutama Karya (HK) yang juga hadir dalam per­temuan Dahlan-Jokowi pun me­ng­atakan hal serupa. Pro­yek monorel yang sudah mangkrak dan rencana­nya di­ker­jakan perusa­haan pelat me­rah ini, se­bagai ba­gian dari janji bantuan yang di­berikan Dahlan pada Jo­kowi, kini juga kemung­kinan batal dilanjutkan.

“Kita kema­rin masih berharap tahun 2013, tapi ya kita lihat per­kem­bangan­nya bagaimana,” jelas Direktur Operasi II Hutama Karya Indra­djaja Mano­pol.

Indradjaja menjelsakan, pro­yek monorel dapat mengu­rangi penggunaan kendaraan pri­badi di Jakarta sehingga kema­cetan da­pat dikurangi.

“Kalau prinsip dari kami, yang penting orang masuk ke Jakarta itu jangan bawa ken­daraan lah, bawa orang­nya saja. Kan di Ja­karta sendiri sudah ter­lalu ba­nyak kendaraan,” ujar-nya se­raya ber­harap bahwa tahun 2013 sudah ada perkembangan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, ren­cana pembangunan rumah susun (rusun) di DKI Jakarta oleh Pe­rum Pe­rum­nas belum dilaksana­kan karena pihaknya tidak yakin Jokowi bisa memperbaiki birok­rasi perizinan di Pemda DKI Ja­karta. “BUMN diminta bikin ru­mah susun, tapi apakah izinnya bisa cepat? Kita lihat saja karena ini belum terbukti kan?” ucap Dahlan, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, proyek mo­norel yang sebelumnya diren­ca­na­kan akan mulai dilanjutkan tahun depan masih belum jelas kelanjutannya karena belum ada keputusan dari Gubernur DKI.

Jokowi menya­yang­kan sikap ‘bersaing’ antar operator, inves­tor dan kontraktor yang terjadi dalam satu proyek transportasi di Jakarta. Ia berha­rap, semuanya rukun demi ter­capainya sistem terintegrasi yang disebut Jabo­detabek Land Trans­portation Authority.

“Kalau ber­beda-beda seperti ini semakin banyak investor, kon­traktor, meng­integrasikan yang sulit. Kalau MRT sendiri, mono­rel sen­diri, kita maksanya lebih mudah, otoritasnya lebih mudah. Sama kayak jalan tol harusnya. Kalau mau mudah, pakai smart card, sudah nggak usah antre, se­tiap operator dan pemilik maunya beda-beda,” kata Jokowi usai ra­pat dengan jajaran direksi 5 BUMN membahas monorel di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Untuk itu, pihaknya meminta para operator, investor dan kon­traktor rukun dalam satu minggu agar pengerjaan sistem transpor­tasi publik yang terintegrasi dapat cepat dieksekusi.

“Satu minggu supaya rukun. Yah nanti diputus­kan, bagaima­na? Nggak tahu. Harus cepat pu­tuskan, semuanya sudah ada. In­vestor sudah ada, kon­traktor su­dah ada, buat apa la­gi lama-lama. Pinginnya mono­rel segera dipu­tuskan, kalau MRT kan masih ke­temu Pak Menko,” ujar Jokowi.

Terkait sistem Jabodetabek Land Transportation Authority, Jokowi mengungkapkan, itu ada­lah sistem trans­por­tasi yang ter­integrasi dengan satu otoritas. Na­mun, jika operator, investor dan kontraktor berbeda da­lam setiap ruas proyek trans­portasi massal di Jakarta, maka sis­tem tersebut sulit dilak­sa­nakan.

“Ini masalah terintegrasinya satu rute dengan rute yang lain. Kalau setiap rute investornya be­da dan kontrak­tornya lain, ope­ratornya beda, wah itu sulit meng­integrasikannya,” curhat be­kas Walikota Solo ini. [Harian Rakyat Mereka]