Blok Cepu & Kangean Nggak Bisa Diandalkan

Deputi Perencanaan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Mi­gas) Widhyawan Prawiraat­madja mengakui, produksi Blok Cepu sulit digenjot.

“Kami masih me­nunggu izin pem­buang­an karbon­dioksida (CO2) dari Ke­menterian Lingku­ngan Hidup (KLH) dalam menja­lan­kan pro­yek peng­em­bangan gas Lapa­ngan Jambaran, Blok Cepu,” ujarnya dalam se­minar energi di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, proyek ter­sebut ditargetkan mempro­duksi­ gas sebesar 250 juta kaki ku­bik per hari (MMSCFD) pada 2017 dan hasil produksi gas dari proyek yang terletak di perba­tas­an Jawa Tengah dan Jawa Timur itu diperuntukkan bagi pab­rik pupuk, industri dan pem­­bangkit.

Lembaga di bawah Kemente­rian ESDM itu kabarnya se­dang mengoptimalkan pendapatan dari produksi migas nasional. Ini se­suai dengan belum dicapainya target pendapatan sesuai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) se­besar Rp 278 triliun.

Saat ini pendapatan sektor mi­gas baru Rp 200 triliun. Artinya, untuk men­capai target masih membutuhkan sekitar Rp 78 tri­liun. Menu­rut Kepala Divisi Humas, Seku­riti, dan For­malitas SKSP Migas Hadi Pra­setyo, ke­kurangan itu yang harus dikejar.

Ditanya apakah untuk pe­me­nuhan itu akan memaksa Blok Cepu agar meningkatkan pro­duk­sinya, diakui Hadi, sulit dilaku­kan karena menyangkut fasilitas produksi yang baru da­lam proses pengerjaan.

“Kalau Blok Cepu produksi awal kan hanya 24.000 barel per hari (bph), sebetulnya menuju 27.000 bph. Namun hal itu ter­kendala meng­-upgrade fa­si­litasnya. Karena jika kita buka sumur yang ada, tapi tidak diim­bangi dengan fasilitas kan ya dita­ruh dmana nanti,” jelasnya.

Tagih Blok Kangean

Kementerian Energi dan Sum­ber Daya Mineral didesak untuk segera merealisasi­kan saham PI (Participating Inte­rest) Blok Ka­ngean Madura yang proses­nya telah ditangani oleh BP Mi­gas sebelum lembaga itu dibubarin.

Ketua Forum Masyarakat Su­me­kar M Haris mengatakan, apa­bila Kementerian ESDM mem­biar­kan itu dan tuntutannya tak di­dengarkan, maka pihaknya mengancam berdemo ke Jakarta.

“Kami akan menuntut ini de­ngan suara keras ke Jakarta. Jadi ini tak main-main. Kita se­rius,” an­cam Haris dalam ketera­ngan pers di Jakarta, kemarin.

Haris mengingatkan, perjua­ngan untuk mendapatkan PI telah dilakukan dengan melewati pro­ses panjang dan sudah berja­lan sekitar dua tahun. Akibat ada­nya desakan dari berbagai pihak, BP Migas akhirnya mem­beri lampu hijau. Tapi, sejak BP Migas di­bu­barkan, nasib Blok Kangean ini makin ti­dak jelas.

Untuk diketahui, dari 10 per­sen saham PI, Pemda Sumenep men­dapat 6 persen, sementara Pem­prov Jatim 4 persen. Saham PI be­lum diberikan karena Pem­prov Jatim belum punya duit. PI sendiri juga merupakan salah satu hak daerah dalam menge­lola blok migas.

Deputi Pengendalian Operasi SKSP Migas I Gde Pradnyana me­ne­gas­kan, saham PI bisa lang­sung diberikan kepada Pemda yang siap dengan dana penyer­taan modal pembelian saham.

“Yang penting kesepakatan per­sentase kepemilikan antara Kabupaten dan Pemprov. Kalau itu sudah ada, meski salah satu pihak belum setor uang, ya tak masalah. Yang belum menyetor tidak usah kebagian saham du­lu,” cetus Gde. [Harian Rakyat Merdeka]