Kuncinya, BPH Migas Usut Penggarong Bensin & Solar

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) men­catat, sepanjang Januari-Juni 2012 terjadi 396 kasus pe­nye­lundupan BBM subsidi yang ber­hasil tertangkap tangan. Hal ini terjadi karena satu faktor, yaitu disparitas harga atau harga BBM subsidi jauh lebih murah dari BBM non subsidi (pertamax cs).

“Saya kira permasalahan kita sekarang bukan operasional pem­­batasan BBM atau tambah kuota karena jatahnya jebol atau lain­nya. Melainkan di balik se­mua itu, balik lagi ke titik utama, pe­nyebab semua ini disebabkan dis­paritas harga antara BBM subsidi dan non subsidi terlalu jauh,” kata Wakil Menteri Ener­gi Sumber Daya Mineral (Wa­men ESDM) Rudi Rubiandini di Jakarta, pekan lalu.

Seorang pejabat di Kemen­terian ESDM menginformasikan bahwa kementerian termasuk BPH Migas seolah tak berdaya menghadapai ganasnya aksi pe­nyelundupan BBM subsidi. Aksi tersebut, kata­nya, dilakukan di semua tempat, baik daratan mau­pun lautan. Baik di Jakarta mau­pun di daerah.

“Bayangkan kapal laut yang mengangkut BBM sub­sidi bisa dibajak di tengah laut. Anda tahu lah siapa yang ber­kuasa di tem­pat ter­sebut,” ujarnya.

Posisi BPH Migas, kata sum­ber tersebut, seolah tidak ber­da­ya. Padahal, anggota badan ter­sebut berasal dari berbagai kala­ngan. Mulai dari Kejaksaan Agung (Kejakgung), kepolisian, purna­wirawan TNI hingga biro­krasi.

“Tidak jalan lain untuk me­nye­lamatkan kemelut soal BBM sub­sidi ya menaikkan harga ben­sin dan solar. Ini cara pa­ling ji­tu,” tukas sumber tersebut.

Menurut Rudi, dengan selisih harga keduanya yang terlampau jauh, apa yang bisa dilakukan pe­me­rintah untuk menahan penye­lundupan BBM subsidi baik lin­tas antara negara maupun pen­jualan lintas antara daerah.

“Sulit bagi aparat untuk melin­dungi BBM subsidi dari aksi pe­nyele­we­nangan. Apa yang bisa kita tahan baik itu penyelundupan lin­tas negara maupun penjualan lintas kita,” katanya.

“Artinya, yang harus­nya perke­bunan dan pertam­bang­an saat ini tidak boleh beli BBM subsidi, mereka bisa beli lewat pihak ke­tiga yang memang ber­hak, mobil mewah beli lewat pem­­bantunya. Itu semua kreati­vitas yang secara moral tidak bo­leh terjadi, tetapi terjadi di negeri ini. Semuanya ingin berlom­ba mendapatkan yang lebih mu­rah,” imbuh Rudi.

Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha meminta aparat pe­merintah serius mencegah BBM subsidi digunakan oleh pihak yang tak berhak, khusus­nya industri yang seharusnya meng­gu­nakan BBM non subsidi.

Politisi Golkar ini meminta pemerintah dengan tegas bisa membasmi kebocoran-kebocor­an konsumsi BBM subsidi  se­hingga dana yang dikeluarkan untuk subsidi tidak sia-sia dan tepat sasaran.

“Ini menjadi ke­prihatinan ka­mi. Kalau sekarang kuota akan habis dan pemerintah minta pe­nambahan, itu bukan sesuatu yang susah. Masalahnya sekarang, kita tidak mau BBM subsidi diguna­kan pihak yang tidak berhak. Berapa pun kuota yang ditam­bahkan, pasti akan habis. Masih banyak orang kaya menerima subsidi,” kata Satya.

Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto menyebutkan, DKI Jakarta bakal menjadi pro­vinsi yang pertama kehabisan kuota BBM bersubsidi. “Di Kali­baru, Jakarta Utara, banyak truk kalau malam suplai ke kapal yang ilegal,” kata Djoko.

Penyaluran di Jakarta Utara sam­pai akhir Agustus 2012 telah men­capai 216.481 kiloliter (KL) pada­hal kuota sampai Agustus hanya 146.778 KL. Kelebihan ku­ota ter­tinggi terjadi di Jakarta Pu­sat de­ngan over kuota 52,7 persen. Sam­pai akhir Agustus 2012 pe­nyaluran BBM bersub­sidi di Ja­karta Pusat sudah men­capai 156.333 KL, pa­dahal kuota sam­­pai akhir tahun 153.559 KL.

Ia mengatakan, penyelundupan yang terjadi di Jakarta banyak yang disalurkan ke daerah-daerah industri di pinggiran Jakarta. Djo­ko meng­atakan, para pencuri BBM dari luar Jakarta ini mem­beli pada siang hari lalu diangkut pada malam hari. “Ka­lau kita tong­krongin di jalan tol teng­ah malam, pasti ada truk tangki ya­ng nggak jelas hilir mudik. Ini per­lu dibereskan,” tukas dia. [Harian Rakyat Merdeka]