BBM Subsidi Di Jabodetabek Mau Dijatah Jero Wacik Mendadak Surati BPH Migas

BPH Migas menargetkan atur­an pelarangan itu dapat segera ke­luar pada bulan ini. Lembaga ini terpaksa memutar otak untuk me­nyelamatkan pasokan BBM di wilayah Ibukota.

Kepala BPH Migas Andy Noor­­saman Someng menjelas­kan, usulan pembatasan BBM subsidi untuk mobil mewah telah diajukan oleh tim teknis. Na­mun, usulan itu belum diputus­kan oleh Komite BPH Migas.

“Itu akan dibahas di sidang komite. Draf­nya sudah disiapkan oleh mereka, tapi belum dite­tapkan,” kata Andy di Jakarta.

Komite BPH Migas terus meng­gelar rapat setiap pekan untuk mematangkan usulan pela­rangan BBM untuk mobil mewah pada bulan ini.

“Teknisnya be­lum, karena per­sepsi mobil me­wah agak kom­pleks. Mobil mewah kan beda-beda, bagi yang memiliki motor, mobil jenis Avanza pun mewah,” katanya. Rencananya, pembelian BBM subsidi di Jabodetabek akan di­batasi maksimal 10 liter per ken­daraan. Dan kendaraan se­perti Toyota Alphard dan Camry termasuk yang diatas mobil di atas 1.300 CC tidak dibolehkan mengkon­sumsi bensin dan solar.

Namun, belum sehari wacana tersebut dikemukakan, Wakil Men­­teri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubian­dini dan Menteri ESDM Jero Wa­cik lang­sung bereaksi. Rudi sebenarnya mendukung rencana BPH Migas untuk mene­kan laju konsumsi BBM bersub­sidi, wa­laupun tak tercantum dalam Per­pres Nomor 15 tahun 2012 terkait pengen­da­lian BBM bersubsidi. Yang ter­penting, BPH Migas harus mem­perhatikan dam­­pak dari kebija­kan­nya tersebut.

“BPH Migas tidak perlu merin­ci, namun mereka berhak karena mempunyai kreativitas dan punya ide. Tetapi, menentukan sendiri tidak bisa semena-mena. Mereka harus ukur, petugasnya bagai­mana, operasionalnya bagai­ma­na. Tapi ide tersebut kurang ma­suk akal. Bisa dibayangkan be­rapa aparat yang disiapkan untuk menjaga setiap SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum),” cetus Rudi. [Harian Rakyat Merdeka]